TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan dengan memperluas jangkauan fasilitas medis dan pemerataan tenaga kesehatan.
Langkah tersebut mencakup pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak, pemenuhan dokter di puskesmas hingga penyediaan tenaga perawat dan bidan di setiap desa.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Mengusung tema nasional “Sehat untuk Semua”, peringatan HKN menjadi momentum bagi seluruh insan kesehatan untuk mengevaluasi berbagai capaian sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih harus diselesaikan dalam pembangunan sektor kesehatan di Kukar.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan tenaga dokter di seluruh puskesmas.
Beberapa fasilitas kesehatan yang sebelumnya mengalami kekosongan dokter, termasuk Puskesmas Marangkayu dan Tabang, kini telah mendapatkan tenaga medis.
“Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlangsungan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” kata dia.
Pada pelayanan kesehatan rujukan, pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan akses penanganan medis lanjutan bagi masyarakat.
Sebelumnya, warga Muara Badak dan Marangkayu harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan layanan rumah sakit.
Kini, keberadaan rumah sakit tersebut melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah Kukar.
Rumah Sakit Dayaku Raja melayani wilayah hulu, Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti melayani kawasan pesisir, sementara Rumah Sakit AM Parikesit menjadi bagian penting dalam sistem rujukan daerah.
Dengan keterhubungan antarrumah sakit, pemerintah daerah berharap proses pelayanan dan rujukan pasien dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan medis masyarakat.
Selain fasilitas kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia juga menjadi perhatian.
Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung skema satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
Kebijakan tersebut disiapkan karena kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar belum sepenuhnya dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan ASN dan PPPK.
Kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Menurut kami, berbagai upaya yang dilakukan saat ini mengarah pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia juga menginginkan seluruh program kesehatan berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Untuk itu, Sistem Kesehatan Daerah yang saat ini terus disempurnakan oleh Dinas Kesehatan diharapkan mampu memetakan pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur pelayanan.
Dari sisi capaian, angka stunting di Kukar menunjukkan penurunan, berdasarkan data yang disampaikan Bupati, angkanya kini berada di kisaran 12 persen, setelah sebelumnya sekitar 14 persen.
Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi awal yang sempat mendekati 27 persen.
Sementara itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan telah melampaui 70 persen.
Hasil tersebut merupakan kontribusi bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit serta organisasi profesi kesehatan.
“Capaian yang kita raih ini merupakan hasil kerja bersama. Seluruh pihak telah bahu-membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan serta kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kukar).