Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fitri Maisyaroh, menghadiri kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah I Kota Balikpapan pada Jumat (5/1/2024). Tujuan kunjungan ini adalah membahas program serta anggaran pembangunan sarana dan prasarana (sapras) di SMA/SMK Kota Balikpapan tahun 2024.
Maisyaroh menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan upaya Komisi IV DPRD Kaltim dalam menggali aspirasi masyarakat terkait pembangunan pendidikan di Balikpapan. Program dan anggaran pendidikan dianggap penting karena menjadi faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa.
“Tahun 2023 telah berlalu, dan tahun 2024 menjadi momen penting bagi Komisi IV DPRD Kalimantan Timur untuk berbagi informasi mengenai program perencanaan dan anggaran pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan,” ujar Fitri Maisyaroh.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD dan Cabang Dinas Pendidikan membahas secara rinci rencana kerja serta anggaran pembangunan pendidikan SMA/SMK di Kota Balikpapan tahun 2024. Komisi IV DPRD Kaltim memberikan masukan dan saran terhadap rencana tersebut.
Maisyaroh berharap hasil pertemuan dapat menjadi panduan bagi Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah I Kota Balikpapan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pembangunan pendidikan tahun 2024. Ia juga menekankan agar program dan anggaran tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Pendidikan adalah faktor penting dalam pembangunan SDM. Kami berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi pedoman bagi Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah I Kota Balikpapan, dan semoga program serta anggaran pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” Maisyaroh.
Pembangunan pendidikan menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya pendidikan berkualitas dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar, masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana-prasarana di beberapa sekolah dan kurangnya kompetensi guru.
Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah memerlukan alokasi anggaran yang tepat, masyarakat harus terlibat aktif, dan sektor swasta dapat mendukung melalui pemberian beasiswa atau pembangunan fasilitas pendidikan.
Kerjasama yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan pendidikan, menghasilkan SDM yang berkualitas, dan menjadi modal penting bagi kemajuan bangsa Indonesia.