Kendari – Pro Jurnalismedia Siber (PJS), organisasi pers yang baru menginjak tahun ketiganya sejak berdiri, terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan organisasi ini adalah Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar di Hall Dewan Pers pada 25 November 2022. Dalam Munas tersebut, Mahmud Marhaba terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PJS periode 2022-2027.
Hingga kini, PJS telah memiliki lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25 provinsi telah diajukan untuk proses verifikasi sebagai bagian dari langkah menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers. Ini menjadi langkah penting bagi PJS untuk mengukuhkan posisinya dalam dunia pers nasional.
Salah satu pencapaian yang patut diapresiasi datang dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Di bawah kepemimpinan Suhardi, SP, DPD PJS Sultra berhasil mencatatkan prestasi yang melampaui ekspektasi. Suhardi sukses membangun kepengurusan yang sah dan terstruktur di tingkat provinsi. Bahkan, ia berencana membuka Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap kabupaten/kota di wilayah Sultra.
“Kami ingin memastikan bahwa PJS memiliki kehadiran yang solid di setiap daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Dengan kerja keras bersama, kami siap menjadikan Sultra sebagai bagian integral dari organisasi ini secara nasional,” ujar Suhardi.
Pencapaian ini mendapat apresiasi tinggi dari Mahmud Marhaba. Ia menyatakan bahwa kerja keras Suhardi adalah bukti nyata dari visi besar PJS untuk menciptakan jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
“Kesuksesan DPD Sultra menunjukkan bahwa visi kami bukan hanya sekadar slogan. Langkah ini membawa kami semakin dekat untuk menjadi konstituen Dewan Pers, yang akan meningkatkan derajat wartawan media siber di Indonesia,” ungkap Mahmud, yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers.
Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pers, PJS terus mendorong profesionalisme di kalangan anggotanya. Mahmud menegaskan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai standar minimal untuk menjaga kualitas dan kredibilitas jurnalis.
“Kami tidak ingin ada lagi stigma negatif terhadap wartawan, seperti ‘wartawan abal-abal’ atau ‘bodrex’. PJS hadir untuk memastikan bahwa semua anggotanya memiliki kompetensi yang diakui melalui UKW. Dengan demikian, kami dapat menjaga marwah pers Indonesia,” tegas Mahmud.
Selain itu, PJS juga aktif memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi. Menurut Mahmud, pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap media.
Dengan jangkauan yang semakin luas dan jumlah anggota yang terus bertambah, PJS kini berada dalam momentum strategis untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu organisasi pers terkemuka di Indonesia. Pencapaian di 25 provinsi menjadi bukti nyata dari komitmen organisasi ini untuk membangun kredibilitas sebagai salah satu pilar kontrol sosial yang kokoh.
Suhardi menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara siap menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memperkuat eksistensi PJS.
“Kami siap bekerja sama dengan seluruh DPD dan DPC di Indonesia untuk mempercepat proses pendaftaran PJS ke Dewan Pers. Sulawesi Tenggara akan menjadi role model bagaimana sebuah organisasi pers dapat berperan aktif dalam meningkatkan kredibilitas jurnalis,” kata Suhardi.
Seiring dengan usianya yang masih muda, PJS terus menunjukkan langkah-langkah besar dalam membangun kepercayaan publik. Dengan berbagai program pengembangan, peningkatan kompetensi, dan kerja sama yang solid, PJS optimis dapat segera menjadi konstituen Dewan Pers.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, visi kami untuk menciptakan jurnalis yang kompeten dan profesional akan segera terwujud. Ini bukan hanya tentang PJS sebagai organisasi, tetapi juga tentang kontribusi nyata kami dalam menjaga marwah pers Indonesia,” pungkas Mahmud.