Samarinda – Dalam atmosfer penuh semangat di Plennary Hall Gelora Kadrie Oening, pasangan pemimpin baru Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, resmi memulai gebrakan besar melalui peluncuran Program Gratispol pada Senin (21/4/2025). Program ini menjadi simbol awal kepemimpinan mereka yang menepati janji bahkan sebelum 100 hari masa kerja.
Gratispol, akronim dari “Gratis Semua Pelayanan untuk Orang Kalimantan Timur”, terdiri dari enam layanan strategis: pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan tanpa biaya, program umrah untuk penjaga rumah ibadah, seragam sekolah gratis, bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah untuk warga kurang mampu, dan internet gratis untuk seluruh desa.
“Kami tidak ingin sekadar mencatat sejarah, tapi menciptakan perubahan nyata bagi rakyat Kalimantan Timur,” kata Rudy Mas’ud dengan suara penuh tekad saat menyampaikan pidato peluncuran program di hadapan ribuan hadirin.
Momentum peluncuran bertepatan dengan Hari Kartini, yang menurut Rudy merupakan representasi perjuangan untuk kesetaraan dan akses yang merata bagi seluruh warga, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial.
Seno Aji menambahkan bahwa keberhasilan program ini bukan sekadar janji politik, tetapi hasil dari perencanaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami libatkan rumah sakit, kampus, hingga pemerintah desa agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat dari ujung kota sampai pelosok,” ujarnya menegaskan.
Hadir pula dalam peluncuran Sekretaris Daerah Sri Wahyuni bersama pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, yang menyatakan dukungan penuh untuk bersinergi dalam pelaksanaan Gratispol.
Untuk memastikan efektivitas, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sistem evaluasi berkala dan kanal pengaduan publik agar semua pelaksanaan program dapat berjalan transparan dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Peluncuran Gratispol ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Rudy-Seno mengedepankan layanan dasar sebagai fondasi pembangunan. Dengan strategi ini, mereka berharap masyarakat Kalimantan Timur bisa menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital secara setara dan berkeadilan.