Samarinda – Di tengah tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya dokumen tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata, bukan sekadar menjadi arsip administratif yang tidak berdampak pada pembangunan riil.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025), Ananda menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyempurnaan RPJMD 2025–2029. Dokumen ini nantinya akan diselaraskan dengan visi dan misi nasional serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
“Ketika RPJMD sudah ada kesepakatan bersama. Setelah Musrenbang ini, kami akan membentuk Pansus untuk penyempurnaan dokumen RPJMD yang tentu akan disesuaikan dengan visi dan misi nasional,” ujar Ananda.
Ia menambahkan bahwa Pokir yang dihasilkan dari kegiatan reses, forum dengar pendapat, hingga konsultasi publik telah dikonsolidasikan dan kini tengah dibahas melalui Pansus Pokir 2026. Menurutnya, ini merupakan bukti konkret keterlibatan masyarakat dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan masyarakat melalui pokir ini dapat terakomodasi dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” tegasnya.
Ananda juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyusun RPJMD. Sinkronisasi ini, menurutnya, krusial untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berdampak luas.
“Ini upaya saling menyempurnakan. Karena niat kita memang untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan demi Kaltim yang lebih baik,” ujarnya lagi.
Sebagai politisi PDI Perjuangan, Ananda menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengawasan anggaran, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap RPJMD mendatang mampu merangkul kebutuhan lintas sektor, dari ekonomi hingga pendidikan, serta inklusif terhadap seluruh kalangan masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Kaltim menyatakan kesiapannya menjadi mitra aktif dan kritis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (ADV).