Kukar – Dalam rapat awal pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara, Anggota DPRD H.M. Jamhari menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program pemerintah, khususnya Kukar Idaman, agar lebih tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi formalitas anggaran.
Jamhari menyampaikan bahwa selama ini banyak bantuan yang digelontorkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan serius yang terungkap dari hasil kunjungan kerja ke berbagai daerah pemilihan.
“Selama ini pemerintah sudah menganggarkan banyak program, khususnya melalui Kukar Idaman untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Namun sayangnya, masih banyak yang tidak tepat sasaran dan akhirnya menjadi sia-sia,” ujarnya.
Ia mencontohkan bantuan alat pertanian dan perikanan yang justru tidak dimanfaatkan oleh penerima, bahkan ditemukan kasus warga menjual kembali bantuan yang diterima seperti mesin dan perahu. Hal itu, menurutnya, mencerminkan lemahnya proses verifikasi dan kurangnya penyesuaian antara bantuan dan kebutuhan nyata penerima.
“Kami temukan di lapangan, warga yang mendapat bantuan malah menjual mesin atau perahu yang diberikan. Ini jelas bukan hanya kelalaian teknis, tetapi menunjukkan lemahnya verifikasi penerima bantuan,” imbuh Jamhari.
Ia menegaskan bahwa program bantuan yang menyasar pelaku usaha di bidang pertanian atau perikanan harus berdasarkan data valid, sehingga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Ini baru persoalan kecil, tapi bila dibiarkan akan menjadi masalah besar. Kita tidak ingin bantuan-bantuan ke depan juga mengalami nasib yang sama. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program Kukar Idaman benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jamhari mendorong agar Pemkab Kukar dan DPRD memperkuat sistem penyaluran bantuan dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan daerah bukan pada banyaknya anggaran, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Sudah saatnya kita tinggalkan pola lama. Pembangunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya sekadar laporan administrasi,” pungkasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penggalian potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dimulai dari pemetaan usaha-usaha riil masyarakat yang layak didukung dan dikembangkan melalui transfer anggaran yang bijak.