L
Kukar – Suara warga Dusun Batuah dan Dusun Tani Maju mengalir deras bak arus sungai yang mencari muara. Dalam Reses Tahap I Masa Sidang II Tahun 2026, Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Johansyah, SE, M.Si, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Senin (16/2/2026). Sejumlah persoalan krusial pun mengemuka, mulai dari infrastruktur hingga konflik lahan dengan perusahaan tambang batu bara.
Kegiatan reses yang digelar di Dusun Batuah RT 11 dan Dusun Tani Maju RT 5 itu menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan warga. Masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang rusak parah, minimnya lampu penerangan jalan, serta persoalan sosial akibat sengketa lahan. Beberapa warga bahkan disebut harus berhadapan dengan proses hukum saat memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik sah keluarga mereka.
Persoalan ganti rugi lahan menjadi isu paling kompleks yang disoroti. Warga berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
“Permasalahan ini akan kami tindak lanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah. Kami juga akan memanggil perusahaan terkait agar persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan menemukan solusi yang adil bagi warga,” tegas Johansyah.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian konflik secara transparan. Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan harus mengedepankan asas keadilan serta perlindungan hak masyarakat.
Selain konflik lahan, kebutuhan dasar warga juga menjadi perhatian. Ketua RT 09, Muhammad Taufik, mengungkapkan persoalan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dinilai masih belum optimal. Ia menyoroti penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang diharapkan bisa dialokasikan berdasarkan usulan prioritas masing-masing RT.
Menurutnya, realisasi program di lapangan kerap tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan warga. Hal ini membuat sejumlah usulan masyarakat belum terakomodasi secara maksimal dalam perencanaan pembangunan desa.
Sementara itu, Ketua RT 05, Kamarudin, berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan WC umum di area pemakaman, serta perbaikan jalan lingkungan yang rusak dan berlubang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Johansyah menyebut kegiatan reses sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan masyarakat. Ia juga menyinggung rencana alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per RT yang digagas pemerintah daerah sebagai upaya menjawab kebutuhan dasar warga, meskipun daerah tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.
“Reses ini menjadi komitmen kami untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai persoalan yang disampaikan, warga berharap hasil reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Desa Batuah.