TENGGARONG – Masih adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk mengatasinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar diharapkan dapat membantu menyebarluaskan pemahaman mengenai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, usai menghadiri pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut menyasar ASN serta melibatkan berbagai elemen organisasi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ini berawal dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar.
Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi undang-undang tersebut.
“Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang ini. Oleh karena itu, beliau merasa perlu untuk melaksanakan sosialisasi kembali, khususnya menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.
Menurutnya, ASN menjadi sasaran penting karena memiliki jangkauan yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Kukar.
Kondisi tersebut menjadi potensi untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Jumlah ASN di Kutai Kartanegara ini kan sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” jelasnya.
Ia menyebut, pemahaman terhadap regulasi penyelenggaraan haji dan umrah juga penting bagi ASN yang memiliki rencana menunaikan ibadah tersebut.
Karena itu, forum sosialisasi dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia berharap kesempatan menunaikan ibadah haji dapat dirasakan oleh seluruh ASN Muslim di lingkungan Pemkab Kukar.
“Mudah-mudahan teman-teman ASN, khususnya yang beragama Islam, semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kukar).
