Samarinda – Suara peringatan Hari Buruh Internasional kali ini bergema bukan hanya dari jalanan, tetapi dari ruang legislatif Kalimantan Timur. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menggunakan momen tersebut untuk mengangkat solusi konkret terkait kesejahteraan buruh yang menurutnya belum banyak disentuh secara mendasar.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan keprihatinannya atas masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor informal dan non-migas, meski Kalimantan Timur dikenal kaya sumber daya alam.
“Kesejahteraan buruh kita saat ini masih berada di bawah standar yang layak. Padahal mereka adalah tulang punggung produktivitas daerah,” ujarnya saat diwawancarai di Hotel Mercure, Rabu (30/4/2025) kemaren.
Namun alih-alih menuntut kenaikan upah secara konfrontatif, Darlis mengusulkan pendekatan struktural melalui dialog tiga pihak: pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Menurutnya, upaya menaikkan kesejahteraan pekerja perlu diimbangi dengan langkah nyata pemerintah dalam menekan beban biaya produksi pengusaha.
“Jika biaya perizinan dan pungutan tambahan bisa dikurangi, pengusaha akan punya ruang untuk menaikkan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.
Konsep yang ditawarkan Darlis disebut sebagai “kompensasi struktural”, yakni bentuk insentif berimbang antara dukungan regulatif bagi pengusaha dan kewajiban sosial untuk memperbaiki nasib buruh.
“Kalau pemerintah memberi kemudahan usaha, maka perusahaan wajib memberikan imbal balik dalam bentuk gaji yang layak dan fasilitas kerja yang lebih baik,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini adalah bentuk keberanian politik yang menuntut tanggung jawab kolektif, bukan sekadar kebijakan sektoral.
“Kesejahteraan buruh bukan hanya soal upah, tapi juga lingkungan kerja yang aman, jaminan kerja, dan kepastian hukum atas hak-hak mereka,” tegas Darlis.
Menurutnya, permasalahan buruh bukan sekadar konflik dua pihak antara pengusaha dan pekerja, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan pengelolaan kebijakan jangka panjang.
Darlis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan peta jalan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Ia berharap Hari Buruh tak sekadar menjadi ajang orasi tahunan, tetapi momentum evaluasi dan pencarian solusi bersama.
“Hari Buruh ini harus menjadi momen refleksi bersama. Sudah saatnya kita bicara solusi, bukan hanya seruan. Mari kita bangun sistem yang berpihak pada keadilan dan kelayakan hidup,” pungkasnya. (ADV).
