Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat ibarat badai dingin yang menghantam industri perhotelan di Kalimantan Timur. Hotel-hotel yang selama ini menggantungkan pemasukan dari kegiatan instansi pemerintah mulai mengalami penurunan tingkat hunian secara drastis, terutama di Samarinda, pusat pemerintahan provinsi.
Dampak ini tak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, namun juga mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengkritisi efek kebijakan yang dinilai terlalu menyeluruh hingga memukul sektor-sektor ekonomi lokal yang bergantung pada belanja pemerintah.
“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas. Banyak profesi lain yang terdampak karena sektor ekonomi ikut melemah,” ujarnya, Senin (28/4/2025) yang lalu.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran serta pembatasan aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdampak besar pada okupansi hotel. Ketergantungan yang tinggi terhadap agenda-agenda pemerintah menjadi titik lemah industri perhotelan lokal, yang kini terancam kehilangan pendapatan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dampaknya sangat signifikan. Jika dibiarkan, ini bisa berujung PHK massal, dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di Kaltim,” tegas politisi PPP dari daerah pemilihan Kota Balikpapan tersebut.
Ia juga menyoroti penurunan jumlah kunjungan tamu di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Balikpapan dan sekitarnya, yang turut menyebabkan anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Nurhadi mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan lebih fleksibel bagi sektor rentan ini.
“Semakin jarang tamu berkunjung, otomatis PAD kota semakin terasa anjloknya,” tambahnya dengan nada prihatin.
Menurutnya, pendekatan efisiensi tidak semestinya dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kerentanan sektor tertentu. Ia mendorong agar pemerintah pusat turut menyusun solusi konkret demi menjaga keberlanjutan ekonomi daerah, khususnya sektor jasa dan pariwisata yang paling terdampak.
“Kita perlu solusi konkret agar ekonomi daerah terus bergerak. Jangan sampai kebijakan efisiensi ini mengorbankan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa dalam upaya menghemat anggaran negara, pemerintah perlu memperhatikan dinamika ekonomi di daerah yang bisa mengalami guncangan cukup besar akibat kebijakan berskala nasional.(ADV).
