Samarinda – Harapan besar menggantung pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kalimantan Timur. Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, menegaskan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) harus mampu menjelma sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus penyedia layanan publik strategis.
“Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Menurut Firnadi, potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perairan, hingga perkebunan. Sayangnya, hingga kini belum ada optimalisasi maksimal oleh Perusda dalam memanfaatkan kekayaan ini untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Harusnya Perusda kita berada di garis depan untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kita pemilik SDA terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tantangan utama Perusda terletak pada kemampuan manajerial, kepatuhan terhadap prinsip bisnis, serta dukungan regulasi yang memadai. Menurutnya, Perusda sebagai lembaga bisnis milik pemerintah harus dikelola secara profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
Dari hasil pemantauan dan pembahasan dalam rapat kerja Komisi II bersama jajaran Perusda, Firnadi menemukan bahwa sejumlah hambatan regulatif dan struktural masih menghambat kinerja optimal BUMD.
“Salah satunya adalah perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda. Perubahan ini membawa implikasi administratif dan legal yang harus segera dipenuhi,” jelasnya.
Selain itu, aspek perizinan usaha juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak Perusda di Kaltim yang belum sepenuhnya mengantongi izin lengkap untuk menjalankan kegiatan usahanya.
“Setelah itu, leadership atau kepemimpinan direksi juga sangat penting. Kita butuh manajer-manajer Perusda yang punya skill dan wawasan bisnis. Tanpa itu, sulit untuk berharap pada PAD yang signifikan,” tambahnya.
Firnadi juga menyoroti perlunya tata kelola yang sehat dan efisien. Ia mengingatkan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan, transparansi pelaporan keuangan, serta evaluasi kinerja rutin harus menjadi standar dalam tubuh Perusda.
Menurutnya, saat ini masyarakat menantikan terobosan dan gebrakan nyata dari BUMD di Kaltim. Sebab, di tengah tekanan fiskal dan tantangan pembangunan daerah, kehadiran Perusda yang kuat akan menjadi solusi strategis untuk mendongkrak pembiayaan daerah tanpa terus bergantung pada dana pusat.
“Perusda tidak boleh hanya jadi nama. Mereka harus bisa bekerja secara nyata, menghasilkan, dan memberikan manfaat. Kalau tidak, kita harus evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan terhadap Perusda. Sinergi lintas sektor antara DPRD, pemerintah, dan Perusda diperlukan untuk memastikan visi besar ini bisa berjalan efektif.
“Kalau Perusda berhasil dikelola dengan benar, saya yakin PAD kita bisa melonjak tanpa harus menaikkan pajak atau membebani masyarakat,” pungkas Firnadi. (ADV).
