Samarinda – Di tengah dominasi sektor migas dan batu bara sebagai tulang punggung ekonomi, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, menyerukan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), terutama bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Menurutnya, Kukar memiliki potensi besar di luar sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan utama. Ia menyebut sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai kekuatan tersembunyi yang belum dimaksimalkan secara optimal.
“Saya kira selain Migas atau Batubara, perkebunan jadi primadona di kita ya. Kita punya luasan lahan yang cukup untuk perkebunan, baik sawit maupun komoditas lain,” ujarnya kepada media di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa salah satu ide yang kini mulai berkembang adalah pengembangan perkebunan kelapa, yang selain ramah lingkungan, juga memiliki permintaan pasar yang terus meningkat. Firnadi menilai bahwa penguatan sektor perkebunan ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi fluktuasi harga dan produksi sektor migas dan batu bara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan sektor perikanan dan peternakan di Kukar juga memiliki peluang besar untuk menjadi andalan PAD, asal dikelola secara profesional dan berorientasi pasar.
Firnadi juga menyoroti potensi besar yang selama ini terabaikan, yakni pengembangan industri turunan dari migas dan batu bara. Menurutnya, selama ini daerah terlalu fokus pada sektor hulu tanpa mengembangkan ekosistem usaha di sektor hilir.
“Potensi migas itu juga harusnya fokus pada jasa dan usaha-usaha turunan dari apa yang kita miliki. Misalnya usaha turunan migas, usaha turunan batu bara yang hari ini tidak banyak kita manfaatkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan berbagai peluang usaha seperti pengolahan limbah tambang, penyediaan alat dan suku cadang, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal di sektor-sektor tersebut.
Firnadi menilai bahwa pemanfaatan industri turunan akan memperluas rantai ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kukar.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia mengajak Pemkab Kukar untuk menyusun strategi pembangunan berbasis potensi lokal secara lebih sistematis dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan sumber daya alam yang terbatas. Harus ada keberanian untuk membangun sektor lain yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan,” tandas Firnadi.
Dengan eksplorasi potensi di sektor non-migas dan pengembangan industri hilir, Kukar dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan. (ADV).
