Samarinda – Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menjadi sorotan penting dalam dinamika parlemen daerah. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu (11/6/2025) di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, dan disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan, S.Pi, bersama Sekretaris Fraksi Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, serta Bendahara Fraksi H. Laode Nasir, S.E.
Kunjungan ini bertepatan dengan pelaksanaan “Hari Aspirasi” yang digagas oleh Fraksi PKS DPRD Kaltim, dan digelar rutin setiap tanggal 11 dan 17 setiap bulannya. Hari Aspirasi telah menjadi kanal tetap bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, dan ide-ide kebijakan secara langsung kepada para wakilnya.
Kunjungan Spontan Penuh Makna
Dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan, KH Aus menjelaskan bahwa kunjungannya bersifat spontan, namun sangat penting secara substansial. Menurutnya, Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, memiliki relasi kerja langsung dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga pembina seluruh DPRD provinsi.
“Ini sebenarnya kunjungan on the spot karena Komisi II memiliki hubungan kerja dengan Kemendagri yang merupakan pembina seluruh DPRD di Indonesia. Kami ingin melihat secara langsung sejauh mana aktivitas yang dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Fraksi PKS,” jelasnya.
Aus juga menggarisbawahi bahwa penguatan hubungan antara legislatif pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program-program rakyat.
Apresiasi Program Hari Aspirasi
Salah satu hal yang diapresiasi KH Aus dari Fraksi PKS Kaltim adalah konsistensi dalam menyelenggarakan Hari Aspirasi. Ia menilai inisiatif tersebut sangat selaras dengan semangat keterbukaan dan pelayanan publik yang kini tengah dikembangkan di DPR RI melalui Badan Aspirasi, sebuah alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang saat ini diketuai oleh Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS.
“Saya senang karena Fraksi PKS di daerah juga menjalankan fungsi serupa dengan membuka ruang aspirasi masyarakat. Ini menjadi indikator bahwa parlemen tidak menjauh dari rakyatnya,” ujar Aus.
Kegiatan Hari Aspirasi Fraksi PKS Kaltim kali ini mengusung tema “Hari Suara Anda, Perjuangan Kami,” sebagai bentuk konkret dari prinsip politik pelayanan. Lebih dari sekadar seremoni, agenda ini dirancang untuk menyerap aspirasi rakyat secara sistematis dan mendorong kebijakan yang lebih partisipatif.
Penyerapan Aspirasi dan Isu Strategis Daerah
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hangat dan produktif, Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan menyampaikan sejumlah isu strategis daerah kepada KH Aus, salah satunya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Firnadi mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur sedang menjalani proses pembahasan awal APBD Tahun Anggaran 2026, sambil mengevaluasi capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu perhatian serius adalah stagnasi bahkan potensi penurunan PAD dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami menyampaikan kepada beliau bahwa PAD selama ini cenderung stagnan. Kami ingin melihat bagaimana penguatan sektor-sektor penghasil PAD, terutama dari BUMD, bisa lebih produktif,” jelas Firnadi.
Tantangan BUMD: Harapan dan Realitas
Menurut Firnadi, potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi aset dan pengelolaan alur sungai sangat besar. Sayangnya, penyertaan modal dari Pemprov Kaltim ke berbagai BUMD belum menunjukkan dampak positif yang signifikan. Ia menekankan bahwa BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan menjadi beban anggaran semata.
“Harapan kami, BUMD tidak menjadi beban, tapi justru menjadi penggerak ekonomi daerah dan sumber PAD. Untuk itu, kami meminta dukungan dan perhatian dari DPR RI agar isu ini juga diperjuangkan di tingkat pusat,” tambahnya.
Evaluasi Nasional BUMD oleh Komisi II DPR RI
Menanggapi persoalan tersebut, KH Aus mengamini bahwa kinerja BUMD memang menjadi sorotan utama Komisi II DPR RI. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia untuk mengevaluasi performa BUMD secara nasional.
“Secara nasional, tercatat ada sekitar 1.100 BUMD di Indonesia. Namun hanya puluhan saja yang tergolong sehat. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi II. BUMD yang sehat harus dijadikan contoh, sementara yang bermasalah harus dievaluasi dan diperbaiki,” papar KH Aus.
Ia juga mengakui bahwa salah satu masalah mendasar BUMD adalah lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI berinisiatif untuk menguatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembinaan dan pengawasan BUMD di seluruh provinsi.
Peran Kunci BUMD dalam Pembangunan Daerah
Firnadi menambahkan bahwa penguatan BUMD di Kalimantan Timur idealnya menyasar sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan logistik perikanan. Ia menyatakan, selama ini banyak sektor vital belum disentuh secara serius oleh BUMD, padahal potensi ekonominya sangat besar.
“BUMD yang dikelola dengan baik bukan hanya menghasilkan PAD, tapi juga menyerap tenaga kerja, mendukung UMKM, dan memperluas layanan publik. Inilah arah penguatan yang kami dorong bersama,” ucap Firnadi.
Ia berharap, melalui sinergi yang lebih erat antara DPRD dan DPR RI, akan tercipta regulasi dan mekanisme insentif yang mendorong transformasi BUMD dari entitas pasif menjadi aktor aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menjaga Akar Aspirasi Rakyat
Kunjungan ini sekaligus menjadi refleksi penting bahwa kerja-kerja parlemen tidak boleh tercerabut dari akarnya: rakyat. Hari Aspirasi, sebagai contoh, dinilai menjadi ruang dialog yang menghidupkan prinsip representasi dan akuntabilitas wakil rakyat.
Dr. Agusriansyah Ridwan, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembangunan komunikasi dua arah yang berkelanjutan.
“Kami ingin Hari Aspirasi menjadi ruang pembelajaran politik publik. Masyarakat bisa menyampaikan harapannya, dan kami pun bisa memberi penjelasan langsung terkait proses legislasi dan anggaran,” kata Agusriansyah.
Fraksi PKS juga mencatat bahwa sejumlah isu prioritas seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur desa, hingga perlindungan sosial banyak mencuat dalam sesi Hari Aspirasi edisi Juni ini. Semua masukan tersebut dicatat dan akan dibawa ke forum resmi DPRD, baik dalam rapat komisi, paripurna, maupun dalam penyusunan naskah kebijakan.
Harapan untuk Masa Depan
Menutup kunjungannya, KH Aus Hidayat Nur menegaskan pentingnya membangun komunikasi antarlevel pemerintahan. Ia berharap Fraksi PKS DPRD Kaltim tetap menjaga semangat pelayanan dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Semangat ini harus dijaga. Saya berharap ke depan ada ruang kolaborasi lebih intensif antara pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan rakyat secara nyata,” tutupnya.
Sementara itu, Firnadi menyampaikan optimisme bahwa kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara DPR RI dan DPRD Kaltim, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan pro-rakyat.
“Semoga dari kunjungan ini akan lahir energi baru untuk bersama-sama membangun Kalimantan Timur dengan semangat kolaborasi dan partisipasi rakyat,” pungkasnya.
