TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik pejabat manajerial dan nonmanajerial yang terdiri dari administrator, pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (2/10/2026).
Sekitar 80 pejabat mengikuti pelantikan tersebut. Pengisian jabatan dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Aulia mengatakan, penempatan pejabat telah melalui proses penilaian pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Karena itu, pejabat yang mendapat amanah baru diminta segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.
“Dengan adanya proses pengisian jabatan ini, kami berharap akan lebih meningkatkan lagi kualitas layanan kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya Kukar Idaman Terbaik yang merupakan visi besar pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2030,” kata Aulia.
Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan harus segera diterjemahkan ke dalam kinerja nyata, terlebih pemerintah daerah sedang menghadapi agenda penting menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Kita berharap teman-teman yang kita lantik hari ini bisa segera beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru dan tentunya bisa bekerja lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Menurut Aulia, terdapat dua pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian jajaran Pemkab Kukar menjelang akhir tahun. Pertama, menuntaskan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada 2026. Kedua, mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027.
Peran pejabat administrator, kata dia, sangat penting dalam memastikan kedua agenda tersebut berjalan sesuai target.
Aulia bahkan mengibaratkan pejabat administrator sebagai seorang playmaker dalam permainan sepak bola. Mereka dituntut mampu mengatur ritme kerja sekaligus memastikan pembagian tugas berjalan efektif di unit organisasi masing-masing.
“Kalau dalam istilah sepak bola, administrator ini seperti playmaker. Dia yang membagi bola. Jadi dia harus bisa memainkan perannya dengan baik di unit kerjanya sehingga target-target kerja dan kinerja kita di tahun ini bisa tercapai dan bisa merencanakan dengan baik untuk tahun 2027,” jelasnya.
P-APBD 2026 Harus Segera Dieksekusi
Aulia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program setelah proses perubahan anggaran 2026 diselesaikan.
Menurutnya, anggaran yang telah tersedia harus dieksekusi secara tepat agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat Kutai Kartanegara.
“Kemarin kita sudah menyelesaikan anggaran perubahan tahun 2026. Anggaran perubahan 2026 tentunya harus dieksekusi sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Meski mendorong percepatan realisasi, Aulia mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak sekadar mengejar tingginya serapan anggaran dengan membuat kegiatan yang tidak memiliki manfaat jelas.
Pemkab Kukar, lanjut dia, tetap menerapkan prinsip money follow program, yakni program prioritas ditentukan terlebih dahulu sebelum dukungan pembiayaan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai.
“Kita mengedepankan programnya dulu, baru uangnya menyesuaikan. Nanti kita sesuaikan pembiayaannya untuk target capaian sampai akhir tahun, sehingga kita tidak menyisakan banyak SiLPA dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Namun Aulia menegaskan, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas program.
“Saya tidak ingin karena kita ingin mengejar realisasi anggaran, kita bikin sembarang-sebarang kegiatan di lapangan,” tegasnya.
Internet Seluruh Desa Jadi Perhatian
Salah satu program yang akan dipastikan dukungan pembiayaannya hingga akhir tahun adalah penguatan layanan internet hingga tingkat desa.
Aulia menyebut Pemkab Kukar ingin memastikan seluruh desa memiliki akses layanan internet sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas masyarakat.
“Kami meletakkan prioritas untuk memastikan layanan internet itu hadir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Makanya pembiayaan mau kita pastikan sampai akhir tahun ini tersedia untuk itu,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar mengisi dan memperkuat struktur pemerintahan. Sebelumnya, BKPSDM Kukar juga telah menargetkan proses pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan OPD maupun UPT berlangsung bertahap hingga Oktober-November 2026. (ADV/Diskominfo/Kukar).
