TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut dilakukan untuk membuka peluang kerja sama, memperoleh dukungan pembiayaan, serta mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kunjungan telah dilakukan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kesehatan.
Pemkab Kukar juga melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Kukar memiliki sembilan titik kampung nelayan, jumlah terbanyak di Kalimantan Timur.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah mengupayakan bantuan kapal sekaligus penyempurnaan fasilitas pendukung, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Kita berharap fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa semakin lengkap. Dengan adanya SPBN, masyarakat nelayan nantinya lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi tanpa harus pergi jauh dari wilayah tempat tinggal mereka,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Jumat (6/11/2026).
Di bidang kesehatan, Pemkab Kukar turut membahas rencana pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan kawasan RSUD Am. Parikesit.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Sementara itu, audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI diarahkan pada upaya mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung sejumlah proyek strategis.
Pemkab Kukar juga tengah mengupayakan percepatan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui beberapa skema.
Dalam proses tersebut, Aulia menyebut adanya dukungan dari anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono untuk membantu membuka peluang penyelesaian persoalan keuangan daerah.
“Kita sedang mengupayakan agar dana kurang salur dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan melalui beberapa skema. Ini masih terus kita tindak lanjuti dan mudah-mudahan bisa terealisasi,” ungkapnya.
Dukungan pembiayaan tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar.
Beberapa di antaranya Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis-Kota Bangun, jalan menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan penghubung Salok Cela-Batu-Batu, serta ruas Santan Ulu-Santan Ilir.
Selain infrastruktur, penanganan kawasan permukiman padat penduduk yang terdampak kebakaran juga menjadi perhatian.
Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan anggaran untuk penanganan kawasan tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, peluang pembiayaan melalui skema PT SMI turut dibahas.
Di sektor pertanian, Pemkab Kukar mulai mempersiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi iklim.
Berdasarkan informasi BMKG, tahun depan diperkirakan terjadi fenomena La Nina, dengan musim kemarau yang berpotensi datang lebih awal pada pertengahan tahun.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sejumlah embung yang telah diidentifikasi akan ditangani melalui pembangunan saluran air guna memastikan ketersediaan air bagi lahan persawahan masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan air kembali menghambat aktivitas pertanian masyarakat. Karena itu, embung-embung yang sudah diidentifikasi perlu segera ditangani, termasuk saluran airnya agar bisa dimanfaatkan untuk mengairi persawahan,” jelasnya.
Roadshow ke pemerintah pusat juga akan berlanjut. Dalam agenda berikutnya, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian melanjutkan kunjungan ke Kementerian Perhubungan.
Aulia menegaskan, komunikasi dengan berbagai kementerian menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membuka akses dukungan program sesuai kebutuhan pembangunan Kukar.
“Pada prinsipnya, semua peluang dan akses ke kementerian akan kita upayakan. Kita ingin berbagai program yang dibutuhkan daerah bisa dikolaborasikan dengan pemerintah pusat sehingga pembangunan di Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mulai mengupayakan keterlibatan daerah secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.
Aulia mengapresiasi anggota DPR RI Syafruddin yang telah membuka ruang komunikasi melalui posisinya di Komisi XII DPR RI.
Komunikasi tersebut berkaitan dengan peluang pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, mulai dari pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, hingga perkebunan kelapa sawit.
Pemkab Kukar berharap daerah memiliki ruang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan usaha, bukan hanya menerima bagian dari royalti pemerintah pusat.
“Harapannya, pada masa persidangan mendatang kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi XII. Kita ingin Kutai Kartanegara tidak hanya bergantung pada royalti, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat langsung sebagai pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam,” tuturnya.
Dengan keterlibatan tersebut, pengelolaan potensi sumber daya alam diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi daerah dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Adv/Diskominfo/Kukar).
