Sidoarjo – Di penghujung akhir tahun Ruang Publik Sidoarjo (RPS) menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Sambut Pimpinan Baru 2025. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.Kegiatan bejalan lancar, bertempat di Kedai Bu Atik Sidoarjo, Minggu (29/12/2024)malam.
Ketua Ruang Publik Sidoarjo (RPS) Sujani, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk acara “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Sambut Pemimpin Baru 2025.” Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta, yang menurutnya menunjukkan kepedulian dan bukti cinta terhadap Kabupaten Sidoarjo.
“Acara refleksi akhir tahun yang sudah dua kali kami gelar ini bertujuan untuk menilai, mengkritisi, dan sekaligus mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2024. Jika ada prestasi yang diraih, kami juga akan memberikan apresiasi,” kata Sujani.
Sujani yang akrab dipanggil “Buwas” (Bupati Swasta) ini juga menjelaskan bahwa setelah kegiatan refleksi dan award, RPS tidak memiliki program kerja tetap. Kegiatan mereka lebih bersifat kondisional, artinya jika diperlukan dialog atau diskusi terkait isu yang berkembang di masyarakat, RPS siap untuk menyelenggarakan dialog tersebut.
“Sebagai kontrol sosial terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami sudah konsisten berada di luar pemerintahan untuk mengkritisi, mengawasi, memberikan masukan, serta menawarkan solusi,” pungkas Sujani.
Di lokasi yang sama Abah Makin, yang hadir dalam acara, menyampaikan pandangannya. Sebagai tenaga ahli di bidang hukum Kabupaten Sidoarjo, ia menekankan pentingnya berbicara tentang grand design pembangunan Sidoarjo tanpa terjebak dalam isu periodesasi kepemimpinan. Ia berharap agar kedua pemimpin yang baru nantinya dapat bekerja sama dengan baik, kompak, dan saling mendukung.
“Dua pemimpin tersebut harus sepakat untuk melibatkan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan disepakati bersama,” ujar Abah Makin.
Ia juga menyarankan agar setiap desa di Sidoarjo dapat mempertahankan produk unggulannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian keluarga.
Menanggapi isu lahan avour yang dibangun oleh perusahaan swasta, Abah Makin mengatakan bahwa pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan program. Terkait aset Pemkab Sidoarjo yang bekerja sama dengan pihak swasta, ia menekankan pentingnya inventarisasi aset yang jelas agar tidak ada penyalahgunaan.
“Seharusnya, Kepala Badan Aset dapat mengidentifikasi aset-aset Pemkab yang di-BOT-kan dan mana yang dialihkan kepada pihak ketiga. Jika ada pihak yang menyalahgunakan aset tersebut, mereka harus mendapatkan sanksi,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, mahasiswa, aktivis budaya, dan wartawan.
