TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menahan sejumlah kegiatan dalam APBD menyusul kondisi ketersediaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi anggaran tahun ini diperkirakan tidak mencapai angka maksimal.
“Kenapa? Ya karena anggaran kan tidak ada, jadi banyak yang kita hold dulu,” kata Sunggono saat diwawancarai awak media.
Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah yang menggunakan asumsi pendapatan, capaian kinerja dan tren tiga tahun terakhir, realisasi anggaran hingga akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran 74 hingga 75 persen.
“Kalau pikiran kami sampai akhir tahun, sesuai dengan beberapa asumsi pendapatan dan asumsi kinerja, kami coba time series tiga tahun terakhir, paling tinggi kemungkinan sekitar 74–75 persen saja,” ujarnya.
Sunggono tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan memengaruhi besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun.
Namun, menurutnya, harus dilihat terlebih dahulu penyebab anggaran tidak terealisasi, termasuk berkaitan dengan penerimaan atau transfer yang menjadi hak pemerintah daerah.
“Ya kemungkinan bisa,” ujarnya saat ditanya mengenai potensi munculnya SiLPA.
Ia menjelaskan, apabila terdapat bagian penerimaan yang menjadi hak daerah tetapi belum direalisasikan, kondisi tersebut juga dapat tercatat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan.
“Kalau memang pemerintah tidak merealisasikan yang menjadi hak kita, bisa jadi utang kemungkinan,” jelasnya.
Dalam wawancara tersebut turut disinggung mengenai transfer pemerintah pusat dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp2,6 triliun.
Sunggono menyebut perkembangan terakhir yang diterima pemerintah daerah baru sekitar Rp136 miliar.
“Yang terakhir kemarin cuma Rp136 miliar saja,” katanya.
Namun, ia mengindikasikan belum terdapat kepastian penuh mengenai penyelesaian keseluruhan transfer yang menjadi perhatian pemerintah daerah tersebut.
Situasi itu membuat Pemkab Kukar harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pembiayaannya bergantung pada ketersediaan pendapatan.
Akibatnya, sebagian kegiatan dipilih untuk ditahan sementara agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga.
Pemkab Kukar akan terus menghitung perkembangan pendapatan hingga akhir tahun sebelum menentukan besaran final realisasi APBD maupun SiLPA yang terbentuk pada penutupan tahun anggaran. (ADV/Diskominfo/Kukar).