Samarinda – Persoalan koperasi tak harus menunggu membesar sebelum mendapatkan penanganan. Semangat pencegahan itulah yang diusung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui inovasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) Koperasi, sebuah terobosan digital untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi.
Inovasi tersebut diperkenalkan dalam ajang Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026, yang diselenggarakan di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis (8/10/2026). Melalui kegiatan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kutim memaparkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendataan, pembinaan, serta pengawasan koperasi secara lebih terintegrasi.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Firman Wahyudi, menjelaskan bahwa SIGAP Koperasi dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan pengelolaan informasi perkoperasian yang lebih efektif. Sistem tersebut dirancang untuk mempermudah pemerintah memperoleh data sekaligus memahami kondisi koperasi secara lebih menyeluruh.
Menurutnya, tersedianya informasi yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan dukungan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi ketika ditemukan indikasi persoalan pada koperasi.
“Jangan ada masalah dulu baru kita kerjakan atau kita selesaikan, dengan SIGAP ini, sebelum terjadi masalah, kita harapkan sudah bisa diketahui dan ditangani,” tegasnya.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu nilai utama yang ditawarkan SIGAP Koperasi. Melalui sistem ini, proses pengawasan diharapkan tidak sekadar mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata setiap koperasi.
SIGAP Koperasi menyediakan berbagai informasi penting terkait kelembagaan dan aktivitas usaha. Data yang dihimpun meliputi identitas koperasi, susunan pengurus, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah anggota, jenis usaha, hingga kondisi dan permasalahan yang dihadapi.
Kelengkapan informasi itu diharapkan memudahkan Dinas Koperasi dan UKM Kutim dalam menentukan prioritas pembinaan. Koperasi yang membutuhkan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan informasi yang tersedia sehingga langkah penanganan berpotensi dilakukan secara lebih terarah.
Tidak hanya berorientasi pada pengawasan, inovasi ini juga memberikan perhatian terhadap kemudahan pelayanan administrasi koperasi. Salah satu fasilitas yang dihadirkan adalah pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara daring.
Melalui layanan tersebut, penyampaian laporan RAT dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital. Kehadiran fitur ini diharapkan membantu menyederhanakan proses administrasi sekaligus mendukung pengelolaan dokumen dan informasi perkoperasian.
Selain itu, SIGAP Koperasi memiliki fasilitas untuk menampung dan merespons pertanyaan maupun pengaduan terkait perkoperasian. Fitur tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan komunikasi yang lebih responsif antara pemerintah dan pengelola koperasi.
Firman menilai, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perkoperasian harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan. Karena itu, SIGAP Koperasi tidak dirancang sebagai inovasi yang berhenti setelah diperkenalkan dalam ajang tingkat provinsi.
“Tidak hanya sampai di sini, kita tidak boleh berpuas diri. SIGAP Koperasi akan terus kita kembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan,” ujar Firman.
Keikutsertaan dalam PEPES IKAN PEDA 2026, lanjutnya, menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi tim untuk terus menyempurnakan sistem. Pengembangan fitur akan diarahkan agar SIGAP Koperasi semakin relevan dengan tantangan yang dihadapi dunia perkoperasian di Kutai Timur.
Ajang inovasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kutim untuk memperkenalkan gagasan pelayanan publik berbasis teknologi kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur.
Lebih dari sekadar mengikuti kegiatan inovasi, kehadiran SIGAP Koperasi membawa harapan agar pemanfaatan teknologi digital semakin berkembang dalam lingkungan pemerintahan daerah.
Firman berharap keberadaan sistem tersebut dapat mendorong bidang maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lain di Kutim untuk menciptakan terobosan pelayanan sesuai dengan tugas dan kebutuhan masing-masing.
“Ini bisa menjadi embrio. Mudah-mudahan teman-teman di bidang lain maupun OPD lain punya kesempatan yang sama untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi daerah,” katanya.
Harapan itu sekaligus menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja menjadi lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.
Dalam konteks perkoperasian, ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk merencanakan pembinaan. Informasi mengenai karakteristik usaha, kondisi kelembagaan, serta kendala yang dihadapi koperasi diharapkan membantu penyusunan langkah pendampingan yang lebih sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, pengembangan layanan administrasi dan pengaduan secara digital berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan pengelolaan yang semakin terintegrasi, proses komunikasi dan pemantauan koperasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Melalui partisipasinya dalam PEPES IKAN PEDA 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kutim berupaya menunjukkan komitmen menghadirkan pelayanan perkoperasian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ke depan, SIGAP Koperasi diharapkan terus berkembang sebagai instrumen pendukung pengawasan, pembinaan, dan pelayanan administrasi koperasi. Dengan penyempurnaan yang berkelanjutan, inovasi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi koperasi di Kutai Timur, tetapi juga menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun tata kelola perkoperasian yang lebih efektif dan responsif.
