Samarinda – Di bawah sorotan lampu Gedung Gubernur Kalimantan Timur, 117 wajah berseri menatap lembaran baru hidup mereka. “Selamat mengemban tugas, semoga memberi yang terbaik untuk lembaga,” ucap Norhayati Usman, Sekretaris DPRD Kalimantan Timur,
Sebelumnya, Gubenur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum) melantik 1.346 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/5/2025).
Sebanyak 117 tenaga honorer yang telah mengabdi minimal dua tahun di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim, kini resmi menyandang status PPPK. Pelantikan tersebut menjadi penanda pengakuan atas dedikasi mereka, sekaligus menjadi titik awal tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan birokrasi daerah.
Norhayati menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi juga penegasan amanah. Ia berharap seluruh pegawai baru terus menunjukkan dedikasi tinggi.
“Semoga terus memberikan pelayanan dan kinerja terbaik untuk Sekretariat DPRD Kaltim,” tegasnya kepada awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/5/2025).
Norhayati menyebut bahwa pengangkatan ini merupakan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperjelas status kerja tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia menambahkan bahwa semua yang dilantik telah melalui tahapan administrasi dan seleksi yang ketat.
“Alhamdulillah, semua yang diangkat sudah memenuhi persyaratan,” lanjutnya dengan penuh keyakinan.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalani peran baru ini. Menurutnya, transisi status ini akan memperkuat roda kerja dan mempercepat pencapaian target kelembagaan DPRD.
“Kami percaya mereka akan mampu menjawab amanah baru ini dengan profesionalisme,” tandasnya.
Proses pelantikan ini bukan akhir, tetapi awal dari perubahan birokrasi yang lebih modern dan terstruktur. Norhayati menyebut bahwa gelombang kedua pelantikan PPPK akan segera menyusul dengan jumlah 84 tenaga honorer.
“Kami masih menunggu informasi dari BPKAD untuk pelantikan tahap kedua,” ujarnya menutup sesi wawancara.
Pelantikan ini menjadi bukti nyata bahwa loyalitas dan dedikasi tenaga honorer di lingkungan DPRD Kaltim akhirnya mendapat pengakuan yang layak. Di sisi lain, publik berharap transformasi status ini juga akan berdampak pada kualitas pelayanan lembaga kepada masyarakat. (ADV).