Kukar – “Tak cukup hanya duduk di balik meja.” Pesan untuk bergerak cepat ke lapangan mengiringi pelantikan 58 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari penguatan birokrasi agar pelayanan publik dan penanganan persoalan masyarakat, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih, dapat dilakukan lebih responsif.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik dan mengambil sumpah para pejabat tersebut di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Jumat (18/9/2026). Dari 58 orang yang dilantik, sebanyak lima orang menduduki jabatan administrator dan 53 lainnya menjadi pejabat pengawas. Sebagian besar ditempatkan pada struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan struktur pemerintahan wilayah menjadi penting karena sejumlah daerah di Kukar tengah menghadapi dampak musim kemarau. Kekeringan, keterbatasan air bersih hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan koordinasi cepat dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, desa dan kelurahan. Karena itu, jabatan yang sebelumnya kosong dinilai perlu segera diisi agar komunikasi serta pengambilan tindakan di lapangan tidak terhambat.
“Kondisi hari ini membutuhkan koordinasi lapangan yang cepat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, khususnya terkait penanganan kekeringan dan Karhutla,” kata Aulia Rahman Basri saat pelantikan, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian struktur organisasi pemerintahan. Pejabat yang menerima amanah baru diharapkan dapat membaca kondisi wilayah, membangun komunikasi dengan masyarakat dan segera mengambil langkah ketika muncul persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Perhatian khusus juga diberikan kepada wilayah yang menghadapi persoalan air bersih. Salah satunya Kecamatan Anggana. Aulia meminta Camat Anggana yang baru dilantik, Rokip, segera melakukan langkah penanganan terhadap persoalan karhutla sekaligus krisis air bersih akibat intrusi air laut yang terjadi di wilayah tersebut.
“Utamanya kami titip pesan kepada Camat Anggana yang baru dilantik, karena di sana sudah terjadi intrusi air laut sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Aulia.
Selain respons terhadap bencana dan persoalan lingkungan, aparatur wilayah juga memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan administrasi berjalan tanpa hambatan. Kecamatan dan kelurahan merupakan titik pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga kecepatan koordinasi pejabat di tingkat tersebut ikut menentukan kualitas pelayanan pemerintah secara keseluruhan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi mengatakan para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dan tidak membutuhkan waktu lama untuk bergerak di wilayah tugas masing-masing.
“Bagi para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dan mengambil langkah konkret di lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air dan karhutla,” ujar Rendra.
Bupati Aulia juga menekankan pentingnya kerja kolektif di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat bergantung pada satu orang, tetapi membutuhkan koordinasi dan kekuatan tim yang mampu bekerja bersama. Konsep tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Kutai Kartanegara butuh super tim yang hebat, yang bisa membawa daerah ini menjadi kabupaten yang sejahtera dan masyarakatnya berbahagia,” kata Aulia.
Penguatan pelayanan yang dekat dengan masyarakat juga menjadi bagian dari arah pemerintahan Bupati Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Pemerintah Kabupaten Kukar sebelumnya menegaskan Kukar Idaman Terbaik sebagai visi pembangunan yang dijalankan dalam kepemimpinan keduanya, termasuk melalui program pelayanan dan kanal pengaduan untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Dengan terisinya 58 jabatan tersebut, Pemkab Kukar berharap koordinasi dari tingkat kabupaten hingga wilayah dapat berjalan lebih efektif. Para pejabat tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memahami persoalan masyarakat, menjaga integritas, membangun kerja lintas sektor dan menghadirkan langkah nyata ketika kondisi di lapangan membutuhkan respons cepat.
Pelantikan ini sekaligus menegaskan bahwa kekuatan birokrasi diuji bukan hanya dari lengkapnya struktur pemerintahan, tetapi dari seberapa cepat aparatur hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan. Di tengah ancaman karhutla, kekeringan dan krisis air bersih, pejabat yang baru menerima amanah kini dituntut menerjemahkan jabatan menjadi pelayanan nyata bagi warga Kutai Kartanegara.