Samarinda – Suara warga dari pedalaman Kalimantan Timur kembali menggema, menuntut penyelesaian kerusakan jalan dan pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang terhenti. Persoalan ini telah lama menghantui masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), berdampak besar terhadap mobilitas, ekonomi, dan pelayanan publik dasar.
Merespons hal itu, anggota Komisi I DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud telah menempatkan kawasan ini dalam skala prioritas pembangunan. Ia menyampaikan bahwa proyek jalan penghubung Kubar–Mahulu telah mendapat atensi khusus dari pimpinan daerah, terutama setelah kunjungan langsung ke lokasi. Hal ini ia sampaikan saat wawancara di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (30/4/2025).
“Pembangunan jalan penghubung Kubar–Mahulu menjadi prioritas. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Pak Gubernur saat kunjungan ke lokasi,” ujar Agus, yang juga mewakili daerah pemilihan Kubar–Mahulu.
Menurutnya, konektivitas infrastruktur di wilayah pedalaman bukan hanya urusan teknis pembangunan, tetapi menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan dan menghapus keterisolasian wilayah. Dengan terhubungnya jalan dan jembatan, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi ekonomi akan jauh lebih lancar.
“Ini bukan hanya tentang beton dan aspal, tapi soal membuka isolasi wilayah dan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, hingga perputaran ekonomi lokal,” jelasnya.
Agus menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah dikompilasi dan diteruskan secara berjenjang ke tingkat pemerintah provinsi. Hasilnya, sejumlah infrastruktur vital kini masuk dalam tahap perencanaan dan akan mulai dikerjakan tahun ini. Ia memastikan, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar proyek tersebut tidak mandek lagi.
“Kami terus kawal dari legislatif agar tidak hanya sekadar janji,” tegas Agus.
Salah satu proyek strategis yang menjadi sorotan adalah Jembatan ATJ di Kecamatan Melak. Proyek ini sempat terbengkalai, namun kini disebut sudah masuk daftar pembangunan prioritas. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, menurut Agus, juga telah menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan pengerjaannya.
“Sudah ada pembahasan khusus dengan pemkab. Ini pertanda baik, artinya sinergi antarlevel pemerintahan mulai berjalan,” tambahnya.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur di wilayah Kubar dan Mahulu diharapkan segera terealisasi. Masyarakat pun kembali menaruh harapan besar agar program ini bukan sekadar janji, melainkan bukti nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan. (ADV).