Sidoarjo – Di sebuah rumah sederhana di Desa Tlasih, dua sosok renta tampak duduk berdampingan. Wajah mereka mengisyaratkan kelelahan yang telah lama dipendam. Mereka adalah Bu Roti’a (65) dan Bu Juwaidah (75), dua janda lansia yang selama lebih dari sepuluh tahun seolah dilupakan negara. Ironisnya, bantuan sosial yang sejatinya ditujukan bagi warga kurang mampu, tak pernah sekali pun mampir ke tangan mereka.
Sudah lebih dari satu dekade mereka hidup dalam keterbatasan tanpa sentuhan program bantuan pemerintah seperti bantuan beras atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua janda ini tinggal di RT 4 RW 1 Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan. Meski kerap menyampaikan keluhannya kepada Kepala Desa, bantuan itu tetap tak kunjung datang.
“Makan tiap hari ikut anak saya yang masih bujang. Ini tadi saya baru beli beras,” ujar Bu Juwaidah dengan suara lirih, Senin (25/8/2025), saat ditemui di kediamannya bersama Bu Roti’a dan didampingi Kepala Desa.
Pengakuan mereka tidak hanya menyentuh, tapi juga menggambarkan betapa timpangnya pendataan penerima bansos. Keduanya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kondisi mereka ke kepala desa, namun belum juga tercatat sebagai penerima.
“Kami ini sudah lama mengadu ke Pak Lurah, tapi belum pernah dapat bantuan apapun. Sudah lebih dari 10 tahun,” kata mereka sambil menunjuk ke Irsyad, Kepala Desa Tlasih yang kala itu mendampingi.
Menanggapi hal ini, Kades M. Al Irsyad mengakui sering menerima aduan dari warga yang merasa tidak terdata sebagai penerima bantuan. Ia pun meminta Dinas Sosial untuk memperbarui data secara berkala agar tidak ada lagi warga yang layak tapi terlewat.
“Saya sudah mengajukan agar ada sensus ulang. Harusnya maksimal setiap enam bulan sekali. Jangan sampai warga tidak mampu dibiarkan tanpa bantuan. Saya ini dipilih oleh rakyat, maka keluhan mereka adalah tanggung jawab saya,” ujar Irsyad.
Lebih lanjut, Irsyad menegaskan bahwa jika masih ada nama penerima bantuan yang tidak layak, perlu segera dicoret. Ia menegaskan sebagian besar data bansos saat ini sudah ada sebelum masa jabatannya dimulai.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si., menjelaskan bahwa data penerima bantuan pangan, seperti beras, berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan dan didistribusikan oleh Bulog.
“Saya tidak tahu data yang digunakan pusat berasal dari mana. Tapi menurut saya, sebaiknya diusulkan melalui data kemiskinan desa, karena semua program penanganan kemiskinan bisa merujuk ke situ. Bisa diajukan lewat operator desa masing-masing,” jelasnya.
Kisah Bu Roti’a dan Bu Juwaidah adalah potret kecil dari persoalan besar dalam sistem distribusi bansos di Indonesia. Ketika data tak diperbarui, suara warga kecil bisa terbenam, dan keadilan pun sekadar menjadi harapan yang menggantung.