Kukar – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara mulai menunjukkan tanda mereda, tetapi pemerintah daerah belum mengendurkan kewaspadaan. Di tengah kepungan musim kemarau dan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, Pemkab Kukar kini memperkuat “barisan bersama” dengan perusahaan, aparat, relawan, hingga pemerintah provinsi untuk mempercepat penanganan titik api sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang berlangsung di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Selasa (1/9/2026). Rapat menjadi forum evaluasi kedua untuk melihat efektivitas penanganan di lapangan sekaligus menyusun pola kerja yang lebih terintegrasi, terutama dalam pemenuhan logistik, pemetaan sumber daya perusahaan, pemadaman titik api, hingga mitigasi dampak kabut asap.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, pada rapat koordinasi pertama pemerintah telah memetakan pemangku kepentingan serta berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan relawan dan petugas di lokasi kebakaran.
“Di rapat koordinasi pertama kita mengidentifikasi stakeholder terkait dan kebutuhan mendesak teman-teman relawan di lapangan. Saat itu yang mengemuka adalah kebutuhan permakanan, logistik dan BBM, dan itu sudah bisa kita tangani,” ujar Aulia.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai membantu memperkuat mobilitas tim pemadam dalam menjangkau lokasi kejadian dan mempercepat upaya pengendalian api. Pemerintah daerah juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, TNI, Polri, relawan serta perusahaan yang ikut mengerahkan sumber daya selama penanganan karhutla.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla atau Sipongi, Aulia menyebut masih terpantau sekitar 146 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Namun, kondisi yang ditemukan di Kutai Kartanegara disebut jauh lebih sedikit. Sekitar 11 titik api tercatat telah mendapatkan penanganan dari tim gabungan.
Salah satu kawasan yang masih menjadi perhatian berada di Muara Leka. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses penanganan kebakaran di wilayah tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur guna mempertimbangkan dukungan pemadaman melalui metode water bombing apabila dibutuhkan.
Selain mengandalkan kekuatan tim gabungan, Pemkab Kukar mulai menyusun klaster perusahaan berdasarkan wilayah kecamatan. Perusahaan-perusahaan tersebut akan dipetakan menurut sumber daya yang dimiliki, mulai dari kendaraan tangki air, perlengkapan pemadam kebakaran hingga kemampuan menyediakan dukungan logistik.
Pemetaan itu ditujukan agar sumber daya yang tersedia dapat langsung digerakkan ketika muncul titik kebakaran di sekitar wilayah operasional maupun kecamatan terdekat. Pengendalian nantinya diperkuat melalui pos terpadu di tingkat kecamatan sehingga respons terhadap laporan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Langkah pemerintah tidak hanya diarahkan pada pemadaman. Patroli juga ditingkatkan pada kawasan yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap kebakaran selama musim kemarau. Pemerintah bersama aparat berupaya mencegah munculnya titik api baru sekaligus mengidentifikasi penyebab kebakaran yang terjadi.
Aulia menegaskan adanya konsekuensi hukum apabila ditemukan praktik pembakaran lahan secara sengaja. Setelah petugas menyelesaikan proses pemadaman serta melakukan identifikasi di lapangan, aparat kepolisian dapat mengambil langkah penindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Dampak karhutla terhadap kualitas udara juga menjadi dasar pemerintah menyiapkan langkah khusus di sektor pendidikan. Pemkab Kukar berencana menerapkan pembelajaran secara daring untuk mengurangi aktivitas siswa di luar rumah ketika kondisi udara dinilai dapat membahayakan kesehatan. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku Kamis (3/9/2026) dan akan dievaluasi setiap pekan sesuai perkembangan situasi.
“Kami mengimbau masyarakat ketika beraktivitas di luar ruangan menggunakan alat pelindung diri berupa masker,” katanya.
Selain kesehatan dan pendidikan, musim kemarau turut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan produksi pertanian. Pemkab Kukar mulai mengantisipasi risiko gagal panen dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan yang mengering, termasuk di kawasan sekitar Danau Semayang.
Sebanyak 25 unit pompa telah disiapkan pemerintah untuk didistribusikan ke sentra tanaman padi yang membutuhkan suplai air. Peralatan tersebut diharapkan dapat membantu petani mempertahankan ketersediaan air pada lahan pertanian ketika curah hujan masih rendah.
Antisipasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan musim hujan baru kembali pada Oktober hingga November 2026. Apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang, keterbatasan pasokan air dapat meningkatkan risiko penurunan produksi bahkan gagal panen pada sejumlah kawasan pertanian.
Dengan kondisi karhutla yang mulai menurun, Pemkab Kukar tetap memilih menjaga kesiapsiagaan. Kolaborasi perusahaan, pemerintah, aparat dan relawan diperkuat untuk menangani titik api, sementara pembelajaran daring, penggunaan masker, patroli kawasan rawan dan penyediaan pompa pertanian disiapkan untuk menekan dampak musim kemarau terhadap kesehatan, pendidikan serta ketahanan pangan masyarakat.