Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan bahwa, terdapat sejumlah ruas jalan nasional di Kaltim, terutama di Kutai Barat, Mahakam Ulu yang rusak dan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Veridiana berencana akan berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim terkait upaya perbaikan jalan nasional yang rusak di Kaltim tahun anggaran 2023.
“Kami di DPRD khususnya komisi III tentunya juga selalu memperjuangkan agar bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik,” ungkap Veridiana Huraq Wang, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Harapan Ketua Komisi III untuk Perbaikan Jalan di Kaltim
Ia juga menyebutkan terdapat juga sejumlah ruas jalan provinsi yang pengupayaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau jalan nasional. Tujuan agar ada perbaikan dan pembangunan akses jalan yang lebih cepat dengan anggaran yang besar.
“Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024 untuk peningkatan jalan. Apalagi, Kaltim menjadi IKN (Ibu Kota Negara) ke depan,” katanya.
Politikus PDI-Perjuangan ini menyebutkan bahwa, panjang jalan nasional di Kaltim sekitar 1.500 kilometer (km). Perbaikan jalan nasional yang rusak menggunakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2023 dengan nilai sekira Rp 2 triliun.
“Wilayah yang mendapatkan perbaikan jalan dari anggaran pusat itu mencakup Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lain,” jelasnya.
Dana 8 Triliun Khusus Untuk Pembuatan Jalan di Wilayah IKN
Sementara, terdapat dana sebesar Rp8 triliun yang terkhusus untuk pembuatan jalan di wilayah IKN Nusantara. Selain koordinasi perbaikan jalan, Veridiana juga menyoroti jalan provinsi longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai melakukan perbaikan. Padahal peristiwa longsor sudah satu tahun lalu.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Kita harapkan itu tidak terulang lagi di tempat lain,” ucapnyaimbuhnya.
Dua lokasi yang masih terus dipantau, menurutnya, adalah jalan di Kecamatan Palaran dan jalan di Kecamatan Sambutan, Samarinda agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan masyarakat.
“Kedua tempat itu sedang dikerjakan (perbaikan) dengan anggaran APBD provinsi. Kami akan melihat progresnya, apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran,” jelasnya.
Ia berharap infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat menikmati transportasi yang lancar dan nyaman.
“Kita juga yakin bahwa pemerintah pusat pasti akan memperhatikan jalan di setiap daerah apalagi dengan adanya pembangunan IKN,” pungkasnya.