Penulis: Lutfi

Tenggarong – Ancaman longsor yang melanda wilayah Loa Janan mendorong DPRD Kutai Kartanegara mengambil langkah serius. Komisi III DPRD Kukar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (2/6/2025), mengundang berbagai instansi untuk membahas penanganan dan relokasi warga terdampak bencana. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kukar dipimpin oleh Johansyah dan Ketua Komisi III DPRD Kukar, Faridah, serta turut dihadiri anggota DPRD dapil setempat, Ahmad Yani dan Fachruddin. Perwakilan masyarakat Desa Batuah dan Desa Purwajaya, Camat Loa Janan, BPBD Kukar, DLH, Dinsos, serta unsur TNI-Polri dan kepala desa hadir dalam forum yang bertujuan mencari solusi permanen atas dampak bencana…

Samarinda – Rencana revitalisasi Blok D Pasar Klandasan mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur. Namun, anggota Komisi I La Ode Nasir memberikan sejumlah catatan agar proyek tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. La Ode yang juga legislator Fraksi PKS dari Dapil Balikpapan itu meminta agar pemerintah kota tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan nasib para pedagang yang terdampak. “Jangan sampai revitalisasi malah menggusur pedagang tanpa solusi yang adil. Mereka ini bergantung hidup dari pasar,” ujar La Ode di Gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa penataan pasar tradisional memang perlu, namun harus tetap…

Samarinda – Seperti orkestra tanpa konduktor, pembangunan di Kalimantan Timur dinilai berjalan tanpa arah yang harmonis. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti persoalan kronis pemborosan anggaran dan tumpang tindih program, yang menurutnya terjadi akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujarnya pada Senin (26/5/2025). Politisi dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini mengungkapkan bahwa tanpa penyelarasan perencanaan, banyak kegiatan pembangunan justru menjadi tidak efektif. Hal ini berdampak pada pemborosan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

Samarinda – Menyusul prediksi penurunan dana fiskal Kalimantan Timur dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun pada 2026, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan meminta semua pihak untuk tidak terlalu panik. Ia menyebut bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi hasil final yang ditetapkan pemerintah pusat. “Tentu sebenarnya itu masih sementara ya, belum hasil final. Saya kira setiap tahun kita mengalami perubahan-perubahan,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025). Firnadi menjelaskan bahwa dalam pengalaman sebelumnya, proyeksi fiskal sering mengalami penyesuaian. Biasanya, ada informasi tambahan dari pemerintah pusat terkait belanja negara dan penyaluran transfer ke daerah yang bisa…

Samarinda – Di tengah dominasi sektor migas dan batu bara sebagai tulang punggung ekonomi, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, menyerukan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), terutama bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, Kukar memiliki potensi besar di luar sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan utama. Ia menyebut sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai kekuatan tersembunyi yang belum dimaksimalkan secara optimal. “Saya kira selain Migas atau Batubara, perkebunan jadi primadona di kita ya. Kita punya luasan lahan yang cukup untuk perkebunan, baik sawit maupun komoditas lain,” ujarnya kepada media di…

Samarinda – Harapan besar menggantung pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kalimantan Timur. Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, menegaskan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) harus mampu menjelma sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus penyedia layanan publik strategis. “Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025). Menurut Firnadi, potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perairan, hingga…

Samarinda – Menjelang Hari Raya Idul Adha, semarak persiapan pelaksanaan ibadah kurban mulai terasa di berbagai pelosok negeri. Bagi umat Islam, kurban bukan sekadar ritual tahunan, melainkan bentuk kepatuhan spiritual dan wujud kepedulian sosial yang mendalam. Namun, di balik semangat tersebut, terdapat aspek hukum yang penting untuk dipahami agar pelaksanaan kurban berjalan secara sah, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut advokat dan konsultan hukum Muhammad Iqbal, SH., MH., yang juga Managing Partner di Miq Law Firm, kesadaran hukum dalam ibadah kurban masih minim di masyarakat. “Banyak masyarakat belum menyadari bahwa pemotongan hewan kurban, apalagi jika dilakukan secara massal atau…

Samarinda – Dalam semangat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Dr. Jahidin, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 di Hotel Royal Park, Jalan Sentosa, Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Minggu (25/5/2025). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka mengenai kebijakan publik sebagai alat penting dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Hadir sebagai narasumber adalah akademisi Universitas Mulawarman, Daryono, S.Sos, M.Si, Ph.D, dan tokoh pemuda Irwansyah. Dalam sambutannya, Jahidin menegaskan bahwa pemahaman kebijakan publik merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. “Pemahaman tentang…

Samarinda – Seperti membangun rumah tanpa denah, begitulah nasib koperasi yang tak punya arah. Sapto Setyo Pramono, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, menyoroti serius program Koperasi Merah Putih yang digaungkan pemerintah. Menurutnya, koperasi yang dibentuk jangan hanya bersifat formalitas belaka, tetapi harus memiliki arah usaha yang konkret, legalitas yang kuat, dan pengawasan berkelanjutan. Sapto menyampaikan keprihatinannya terhadap banyak koperasi yang sekadar aktif di atas kertas. Ia menyebutkan, pembentukan koperasi sering kali tidak diikuti dengan pendampingan dan rencana usaha yang matang, sehingga berakhir tidak produktif. “Yang jelas pertama regulasinya harus jelas. Kedua, kita memang butuh koperasi. Tapi kenyataannya banyak…

Samarinda – Status administratif Kampung Sidrap di perbatasan Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, melontarkan kritik keras terhadap upaya Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang mendorong pemekaran wilayah tersebut menjadi desa definitif. Namun pernyataan itu segera dibalas tegas oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan. Menurut Agusriansyah, langkah yang diambil Bupati Kutim sudah sesuai jalur hukum dan memiliki dasar regulasi yang kuat. Kampung Sidrap, ujarnya, secara yuridis termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang…