Samarinda – Dalam semangat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Dr. Jahidin, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 di Hotel Royal Park, Jalan Sentosa, Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Minggu (25/5/2025).
Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka mengenai kebijakan publik sebagai alat penting dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Hadir sebagai narasumber adalah akademisi Universitas Mulawarman, Daryono, S.Sos, M.Si, Ph.D, dan tokoh pemuda Irwansyah.
Dalam sambutannya, Jahidin menegaskan bahwa pemahaman kebijakan publik merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masa depan kita,” ujar Jahidin di hadapan peserta dialog.
Kebijakan publik, menurut para narasumber, adalah serangkaian tindakan sistematis yang dirancang oleh pemerintah bersama aktor-aktor lainnya seperti masyarakat sipil, LSM, dan akademisi, untuk menyelesaikan persoalan publik. Prosesnya meliputi tahap identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.
Daryono memaparkan bahwa prioritas kebijakan publik harus diletakkan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi gratis, pendidikan gratis, dan perlindungan sosial.
“Kebijakan yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Daryono.
Ia mencontohkan beberapa prioritas kebijakan publik yang tengah digalakkan di Indonesia, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kebijakan-kebijakan lokal seperti subsidi layanan publik di Kalimantan Timur.
Irwansyah menambahkan bahwa partisipasi publik dalam perumusan kebijakan menjadi krusial agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi.
“Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik akan menjamin legitimasi dan efektivitas kebijakan itu sendiri,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Jahidin berharap masyarakat Kaltim, khususnya generasi muda dan tokoh lokal, lebih memahami pentingnya berperan aktif dalam demokrasi lokal melalui jalur kebijakan.
“Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tapi juga tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam menentukan arah kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka,” pungkas Jahidin.
Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar menciptakan masyarakat yang kritis, partisipatif, dan peduli terhadap dinamika kebijakan publik di tingkat lokal hingga nasional.(ADV).