Kukar – Pelayanan publik yang berkualitas tidak lagi hanya diukur dari banyaknya loket pelayanan, tetapi juga dari kemudahan akses yang dapat dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui evaluasi dan monitoring Mal Pelayanan Publik (MPP) yang digelar di Ruang Pertemuan Umum Bappeda Kutai Kartanegara, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan evaluasi dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, didampingi Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Mal Pelayanan Publik (MPP) Alfian Noor, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, layanan MPP Kutai Kartanegara menunjukkan tren yang terus meningkat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Meski demikian, pemerintah daerah menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan agar pelayanan semakin cepat, efisien, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa transformasi digital harus mampu menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten. Menurutnya, masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa harus memperoleh kemudahan yang sama dalam mengakses berbagai layanan administrasi pemerintahan.
“Ke depan, sistem digital ini akan kita kembangkan hingga ke seluruh kecamatan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Tenggarong hanya untuk mengetahui atau menyelesaikan persoalan administrasi. Cukup datang ke kantor kecamatan, semua informasi dan layanan dapat diakses melalui sistem yang sudah terintegrasi,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen memperluas akses internet gratis di setiap desa sebagai penunjang layanan pemerintahan sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
Selain pembangunan infrastruktur digital, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan Telkom University Bandung untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menurut Aulia, kegiatan evaluasi juga menjadi ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi, baik terkait sistem pelayanan, fasilitas pendukung, maupun kebutuhan sarana lainnya. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan layanan secara bertahap.
Sementara itu, Kepala MPP Kutai Kartanegara, Alfian Noor, mengatakan evaluasi dilakukan guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi setiap tenant pelayanan. Hingga saat ini, sebanyak 26 tenant telah beroperasi di MPP Kutai Kartanegara, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah seiring bergabungnya berbagai instansi vertikal.
Menurut Alfian, sistem pelayanan MPP Kukar kini telah terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, kementerian, serta jaringan pelayanan publik nasional. Seluruh kinerja pelayanan juga dipantau secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Ia menyebutkan bahwa MPP Kutai Kartanegara berhasil mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menempati peringkat keempat dari 154 MPP di Indonesia pada 2023 serta peringkat keenam dari 156 MPP terbaik pada 2025.
“Selama dua tahun terakhir jumlah pengunjung memang terus meningkat. Namun ke depan yang kami harapkan justru semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan secara online. Jika masyarakat semakin sedikit datang ke MPP karena semua layanan bisa dilakukan melalui aplikasi, berarti transformasi digital kita berhasil,” tegas Alfian.
Saat ini MPP bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara telah mengembangkan sedikitnya 13 aplikasi pelayanan yang terus disempurnakan. Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, serta menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
Melalui penguatan digitalisasi pelayanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai layanan administrasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Transformasi tersebut juga diharapkan menjadi fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
