Kukar – Rencana sodetan dari Tani Aman menuju Sungai Loa Janan kembali menjadi “arus persoalan” yang belum surut. Masyarakat Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi bertambahnya risiko banjir apabila aliran air dari wilayah Samarinda dialihkan menuju sungai yang melintasi permukiman mereka.
Polemik tersebut berkaitan dengan rencana pembuangan aliran air melalui sodetan dari Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, menuju Sungai Loa Janan di Desa Loa Janan Ulu. Penolakan masyarakat bukan muncul dalam waktu singkat, melainkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga menilai kapasitas Sungai Loa Janan saat ini masih belum memadai untuk menerima tambahan debit, terutama ketika curah hujan tinggi dan volume air meningkat.
Kekhawatiran masyarakat berangkat dari kondisi banjir yang selama ini terjadi di Loa Janan Ulu. Saat intensitas hujan meningkat, sungai dinilai sudah kesulitan menampung aliran yang ada. Apabila air dari Tani Aman ikut dialirkan ke jalur yang sama tanpa penanganan lebih dahulu, masyarakat khawatir genangan akan semakin luas dan berdampak langsung terhadap rumah-rumah penduduk.
Karena itu, warga meminta pengoperasian sodetan tidak dilakukan sebelum pemerintah menyiapkan langkah pengendalian banjir secara menyeluruh. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi normalisasi Sungai Loa Janan, penataan maupun relokasi bangunan penduduk di sekitar bantaran sungai, serta pembangunan pintu air permanen sebagai alat pengendali debit.
Keberadaan pintu air dinilai penting agar aliran dari sodetan dapat disesuaikan dengan kondisi Sungai Loa Janan. Ketika kapasitas sungai masih mencukupi, pintu dapat dibuka. Sebaliknya, apabila debit sungai sedang tinggi dan tidak memungkinkan menerima tambahan air, pintu tersebut diharapkan dapat ditutup sementara sehingga risiko banjir tidak semakin besar.
Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo, mengapresiasi pertemuan antara pimpinan Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Kota Samarinda yang membicarakan penyelesaian polemik sodetan tersebut. Pemerintah desa bersama masyarakat, menurut dia, telah memperjuangkan persoalan ini sejak 7 Juli 2025 hingga 2026. Aspirasi itu juga telah disampaikan kepada DPRD Kukar dan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Saya sebagai kepala desa mewakili penduduk Loa Janan Ulu sebanyak 12.970 jiwa, terdiri dari 36 RT dan lima dusun, sangat mengapresiasi kehadiran dua pimpinan daerah. Hasil pertemuan ini sangat kami nantikan,” kata Supariyo, Sabtu (3/10/2026).
Supariyo menilai sikap Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang meminta sodetan belum dioperasikan sebelum Sungai Loa Janan dinormalisasi menjadi poin penting bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi warga yang sejak awal meminta penyelesaian persoalan kapasitas sungai sebelum menerima tambahan aliran.
“Kalimat awal yang disampaikan Bupati adalah sodetan jangan difungsikan sebelum normalisasi dilaksanakan. Ini luar biasa dan tentu kami apresiasi,” ujarnya.
Selain memberikan apresiasi kepada Pemkab Kukar, Supariyo juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, Wali Kota Samarinda telah menunjukkan perhatian terhadap aspirasi masyarakat Loa Janan Ulu dan membuka ruang untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri juga menegaskan kondisi Loa Janan Ulu harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan rencana sodetan tersebut. Pada musim hujan maupun ketika banjir terjadi, sekitar 70 persen rumah warga disebut berpotensi terkena dampak sehingga setiap tambahan debit air perlu diperhitungkan dengan cermat.
“Kalau kegiatan ini dilanjutkan, Desa Loa Janan Ulu itu bisa tenggelam seluruhnya,” kata Aulia.
Menurut Aulia, pengalaman Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani banjir dapat menjadi salah satu referensi untuk menemukan jalan keluar. Salah satu opsi yang turut dibicarakan adalah membangun pintu air yang memiliki mekanisme buka-tutup sehingga aliran dapat dikendalikan berdasarkan kapasitas sungai pada waktu tertentu.
Penanganan persoalan tersebut juga akan melibatkan tim yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Tim diharapkan melakukan pengecekan langsung di lapangan serta menyusun langkah teknis agar kepentingan penanganan banjir di Samarinda tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat Kukar.
“Kita akan turun ke lapangan. Kita berharap tim yang sudah dibentuk bisa berfungsi dengan baik, sehingga pada 2027 persoalan ini dapat ditangani dengan baik,” pungkasnya.
Dengan munculnya komitmen untuk tidak terburu-buru mengoperasikan sodetan, masyarakat Loa Janan Ulu kini menunggu langkah nyata pemerintah. Normalisasi sungai, pengaturan kawasan bantaran, serta pembangunan sistem pengendali debit menjadi pekerjaan yang dinilai penting agar solusi banjir di satu wilayah tidak justru memindahkan ancaman banjir ke wilayah lainnya.(ADV/Diskominfo/Kukar).