Kukar – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kutai Kartanegara periode 2025–2030 melakukan audiensi dengan Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes., di Pendopo Bupati Kukar pada Senin (8/9/2025). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pesan Presiden PKS untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara partai politik dan pemerintah daerah.
Ketua DPD PKS Kukar, Ahmad Zainuddin, M.Pd., menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan membangun kerja sama antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju. Ia menekankan pentingnya sinergi tanpa menghilangkan sikap kritis yang konstruktif.
“Dalam rangka sinergi dan kolaborasi, partai politik dan pemimpin daerah, fraksi dan bupati, legislatif dan eksekutif saling dukung dalam membangun demi kabupaten yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Ini sejalan dengan instruksi Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, namun tetap kritis, konstruktif, dan solutif,” ujar Ahmad Zainuddin.
Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes., menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai PKS memiliki peran penting dalam memperkuat kerja-kerja sosial di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau program pemerintah.
“Harapan kami ke depan, PKS bisa bersama-sama kami. Semoga ruh perjuangan PKS sejak dulu tetap sama dan bisa disinergikan dengan program Pukar Idaman Terbaik. Kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama di daerah-daerah pinggiran, bisa kita galakkan bersama. Saya yakin, PKS memiliki militansi dan komitmen yang bisa menjadi modal kolaborasi dengan pemerintah,” tutur Aulia.
Bupati juga menyinggung pengalaman pribadinya yang pernah dekat dengan kegiatan sosial PKS sejak masa kuliah di Makassar. Hal itu membuat dirinya percaya bahwa partai tersebut memiliki konsistensi dalam aktivitas sosial dan kepedulian terhadap masyarakat kecil.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kerja sama strategis antara PKS dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui kolaborasi, baik dalam ranah politik maupun kegiatan sosial, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih inklusif dan merata hingga ke pelosok wilayah.