Kukar – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang berulang di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) serta sejumlah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan DPRD Kukar
Permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN dan instansi terkait yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (2/11/2026)
Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, HM Jamhari, yang merupakan politisi Partai Golkar, menyampaikan bahwa persoalan kelangkaan BBM dan pemadaman listrik perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait harus terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab utama sebelum mengambil langkah penanganan
Terkait kelangkaan BBM, Jamhari mempertanyakan apakah kondisi tersebut benar-benar disebabkan keterbatasan pasokan atau justru adanya penyalahgunaan distribusi untuk kepentingan di luar kebutuhan masyarakat
“Kalau memang pasokan kurang, tentu perlu ada penambahan sesuai peningkatan jumlah konsumen, baik kendaraan roda dua maupun roda empat di wilayah Kukar. Namun, kalau BBM disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukannya, sebanyak apa pun kuota ditambah, tetap tidak akan mencukupi,” ungkapnya
Ia menegaskan, pembenahan sistem distribusi harus menjadi prioritas sebelum pemerintah dan pihak terkait membicarakan penambahan kuota BBM. Sebab, tanpa pengawasan dan tata kelola yang baik, penambahan pasokan dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan di lapangan
Selain BBM, Jamhari juga meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah Kukar dan Kaltim
“Ia mempertanyakan apakah gangguan tersebut disebabkan kekurangan daya, kendala pembangkit, atau faktor teknis lainnya, Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian kapan pasokan listrik dapat kembali normal dan stabil
Ia juga menyoroti hak pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman berulang, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
“Kita harus mengetahui sumber persoalannya terlebih dahulu. Di mana letak kesalahannya dan apa penyebab utamanya. Dengan begitu, penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Jamhari berharap jajaran PLN dan Pertamina di daerah dapat meneruskan seluruh persoalan serta aspirasi masyarakat kepada direksi pusat agar mendapat perhatian dan penanganan lebih serius.
Ia menekankan, ketersediaan BBM dan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga pelayanan dan distribusinya harus berjalan baik, stabil, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Jamhari. (ADV/DPRD/Kukar).
