Samarinda – Menyusul prediksi penurunan dana fiskal Kalimantan Timur dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun pada 2026, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan meminta semua pihak untuk tidak terlalu panik. Ia menyebut bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi hasil final yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tentu sebenarnya itu masih sementara ya, belum hasil final. Saya kira setiap tahun kita mengalami perubahan-perubahan,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Firnadi menjelaskan bahwa dalam pengalaman sebelumnya, proyeksi fiskal sering mengalami penyesuaian. Biasanya, ada informasi tambahan dari pemerintah pusat terkait belanja negara dan penyaluran transfer ke daerah yang bisa menambah kapasitas fiskal provinsi.
Meski begitu, ia mengakui bahwa isu penurunan dana fiskal tetap perlu direspons dengan strategi antisipatif dan penguatan potensi pendapatan daerah. Ia meyakini Kalimantan Timur memiliki kekuatan ekonomi yang cukup solid dari sektor Migas dan Non-Migas, yang bisa menjadi penopang stabilitas keuangan daerah.
“Kaltim tidak perlu terlalu khawatir terkait penghasilan, karena kita punya sumber dari Migas dan Non Migas yang cukup mumpuni,” tegas Firnadi.
Ia berharap, meski prediksi fiskal tahun depan mengalami penurunan, akan ada rebound fiskal yang membuat total anggaran kembali meningkat, minimal mendekati angka Rp20 triliun.
Harapan ini didasarkannya pada tren positif harga komoditas dan optimisme atas peningkatan peran Perusda serta realisasi investasi daerah yang tengah digencarkan Pemprov Kaltim.
Firnadi juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja dan penyelarasan program lintas sektor agar anggaran yang terbatas bisa digunakan secara maksimal. Menurutnya, momentum ini bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan menata ulang prioritas pembangunan.
“Kita harus siapkan skenario yang matang, baik di sisi pendapatan maupun pengeluaran. Jangan sampai penurunan fiskal justru membuat kita kehilangan arah pembangunan,” imbuhnya.
DPRD, lanjut Firnadi, akan terus mendorong sinergi antar OPD untuk menyusun rencana anggaran yang realistis namun tetap progresif. Ia juga meminta agar sektor-sektor penghasil seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan diperkuat sebagai sumber PAD alternatif.
Dengan optimisme dan strategi yang tepat, ia percaya Kalimantan Timur mampu menghadapi tantangan fiskal 2026 dan tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah. (ADV).
