Balikpapan – Fitri Maisyaroh, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi IV, menekankan urgensi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Hal ini disampaikannya dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Pendidikan dan Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Hotel Senyiur Balikpapan, Kamis (30/11/2023).
Fitri menyatakan harapannya bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memberikan manfaat positif bagi penduduk Kalimantan Timur, khususnya dalam sektor pendidikan. Namun, ia juga memperingatkan tentang adanya sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk.
“Warga Kaltim yang berada di sebagian PPU dan Kukar akan beralih status menjadi warga IKN yang kemudian akan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat IKN,” ujar Fitri.
Maka dari itu, Fitri mengajukan saran agar pemerintah pusat dan daerah segera berkolaborasi untuk merencanakan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini sebaiknya diambil sejak awal untuk memastikan adanya dampak positif bagi penduduk IKN, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang lebih panjang.
“Dalam proses peralihan tersebut, apa saja tahapan IKN serta timeline nya sampai benar-benar siap menjadi ibu kota baru?” kata Fitri.
“Selain itu, juga bagaimana nantinya proses peralihan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, baik secara administrasi maupun praktek dilapangan?” imbuhnya.
Fitri juga menekankan signifikansi kejelasan kebijakan pendanaan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan kepastian mengenai apakah sumber pendanaan pendidikan selama masa transisi akan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau anggaran Ibu Kota Nusantara (APBN).
“PP Nomor 4 Tahun 2022 telah menetapkan 8 Standar Pendidikan Nasional. Ke delapan standar tersebut perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di IKN,” ujarnya.
Fitri berharap bahwa kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam usaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
