Kukar – Aspirasi warga Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, tak ingin berhenti sebagai daftar usulan di ruang musyawarah. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat mulai dari infrastruktur pertanian hingga penguatan UMKM mendapat perhatian anggota DPRD Kutai Kartanegara, HM Jamhari, yang menyatakan siap mengawal usulan prioritas tersebut hingga tingkat kabupaten.
Komitmen itu disampaikan Jamhari saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Jembayan Tengah yang berlangsung di Gedung BPU Desa Jembayan Tengah, Kamis (10/9/2026). Musrenbangdes digelar Pemerintah Desa Jembayan Tengah untuk menyusun rencana pembangunan serta menentukan sejumlah program prioritas yang akan diperjuangkan pada Tahun Anggaran 2027.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyatukan kebutuhan pembangunan yang dinilai paling mendesak. Desa Jembayan Tengah yang terdiri atas 11 RT dan tiga dusun masih memerlukan sejumlah penguatan pembangunan dasar, terutama peningkatan jalan usaha tani, sarana dan prasarana pertanian, hingga dukungan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.
Jamhari menilai usulan yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan riil yang harus mendapatkan perhatian. Meski demikian, ia mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri karena tidak seluruh program yang diajukan dapat direalisasikan secara bersamaan.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, tentu tidak semua usulan bisa terakomodasi. Karena itu, yang harus kita utamakan adalah kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas dan bersifat mendesak bagi masyarakat,” ujar Jamhari.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan ketepatan dalam menentukan prioritas. Program yang memiliki manfaat langsung dan menyentuh kebutuhan dasar warga perlu ditempatkan lebih dahulu dibanding kegiatan yang tingkat urgensinya lebih rendah. Karena itu, penyaringan usulan sejak tingkat desa dinilai penting sebelum dibawa ke tahapan perencanaan yang lebih tinggi.
Jamhari menegaskan, aspirasi warga tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan kemampuan anggaran desa. Sebagai anggota DPRD Kukar dari daerah pemilihan yang mencakup wilayah tersebut, ia menyatakan siap membawa usulan prioritas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan atau Musrenbangcam hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Saya sebagai wakil rakyat dan ini merupakan wilayah dapil saya, siap memperjuangkan dan mengawal apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Usulan prioritas desa akan kita bawa dalam Musrenbangcam maupun Musrenbang tingkat daerah, sehingga kita berharap bisa direalisasikan pada 2027,” tegasnya.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat dan wakil rakyat perlu terus dijaga agar kebutuhan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes tidak terputus dalam proses perencanaan. Koordinasi juga dibutuhkan supaya program yang diperjuangkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas sekaligus mendapat dukungan dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
Selain infrastruktur jalan dan kebutuhan sektor pertanian, pengembangan UMKM warga Jembayan Tengah turut menjadi perhatian. Jamhari menyebut dukungan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya direncanakan melalui pokok-pokok pikiran DPRD pada 2026 berpotensi mengalami penundaan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Seharusnya bantuan UMKM Desa Jembayan Tengah ini bisa turun pada 2026 melalui pokir. Tetapi dengan adanya efisiensi, kemungkinan realisasinya bergeser ke 2027. Ini tetap akan kita kawal agar aspirasi masyarakat tidak hilang,” katanya.
Pergeseran waktu realisasi tersebut, menurut Jamhari, tidak berarti usulan masyarakat dihapus dari agenda perjuangan. Ia menyatakan pengawalan tetap akan dilakukan agar kebutuhan pengembangan usaha warga dapat kembali didorong pada perencanaan anggaran tahun berikutnya. Dukungan terhadap UMKM dinilai penting karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat desa.
Jamhari menambahkan, upaya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat juga sejalan dengan instruksi Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara, Hasanuddin Mas’ud, kepada para anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Para legislator diminta terus memberi perhatian terhadap hak-hak dasar masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.
Bagi Jamhari, ukuran pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah. Pengelolaan anggaran yang terbatas harus tetap diarahkan kepada program yang paling dibutuhkan dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah komunikasi, koordinasi dan pengawalan. Kita ingin pembangunan di desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung,” pungkasnya.
Musrenbangdes Jembayan Tengah pun menjadi langkah awal untuk menyaring sekaligus memperkuat berbagai aspirasi warga menuju perencanaan pembangunan 2027. Dengan pengawalan dari tingkat desa hingga kabupaten, masyarakat berharap kebutuhan infrastruktur, pertanian serta pemberdayaan UMKM dapat memperoleh ruang dalam kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.