Tenggarong – Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (28/7/2025), Bupati Aulia Rahman Basri secara resmi menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Penyampaian ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan APBD tahun mendatang, yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.
“Kita perlu menyadari bahwa pendapatan daerah kita akan menurun cukup besar. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kita menyesuaikan prioritas pembangunan,” ujar Aulia di hadapan anggota legislatif.
Menurutnya, APBD Kukar tahun ini sebelumnya ditetapkan sebesar Rp11,6 triliun, namun dalam perubahan anggaran menurun menjadi Rp10,5 triliun. Sementara untuk 2026, Pemkab Kukar memperkirakan angka APBD hanya akan mencapai Rp7,3 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan daerah terhadap transfer dana dan bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Inilah risikonya saat pendapatan kita tergantung pada sumber eksternal. Kita ibaratnya hanya menunggu hasil kerja pihak lain,” kata Aulia, menggambarkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintahannya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan dasar masyarakat akan tetap menjadi prioritas. Sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tetap akan dianggarkan secara optimal. Selain itu, program unggulan “Dedikasi Kukar Idaman” akan tetap berjalan, meskipun akan dilakukan penyesuaian dan efisiensi pada beberapa pos anggaran.
“Ada beberapa sektor yang akan kita evaluasi untuk efisiensi, namun prinsipnya tidak akan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Karena ini masa transisi pemerintahan, maka strategi juga perlu disesuaikan,” lanjutnya.
Aulia juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan media, untuk terlibat aktif dalam memberi masukan selama proses pembahasan KUA-PPAS ini. Ia berharap kolaborasi yang baik dapat memastikan anggaran yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Dengan berbagai tantangan fiskal yang ada, Pemkab Kukar berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas sembari mendorong efisiensi anggaran yang lebih optimal.