Jombang — Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional serta mengembalikan fungsi hutan, Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jombang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nganjuk. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan cek lokasi yang berlangsung pada Sabtu (15/02/2025) di hutan petak 24-25 RPH Gedangan, BKPH Gedangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional tanpa mengesampingkan pelestarian hutan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga ekosistem hutan agar tetap lestari.
Dukungan Penuh Perhutani KPH Jombang
Kepala Perhutani KPH Jombang, Kelik Djatmiko, yang hadir langsung di lokasi, menyampaikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah.
“Terkait harapan luasan lahan yang akan dimanfaatkan untuk membantu dan mendukung program ketahanan pangan, di wilayah kerja kami kurang lebih terdapat tujuh ribu hektare (7.000 ha) yang masuk dalam kawasan KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus). Kami akan melihat lokasi mana saja yang memungkinkan untuk dimanfaatkan guna mendukung program tersebut. Pada intinya, Perhutani sangat mendukung agar program ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Kelik Djatmiko dengan penuh optimisme.
Ia menambahkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan kawasan, memastikan pengelolaan lahan tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan ekologi hutan.
Tanggung Jawab Bersama untuk Kemaslahatan
Sementara itu, Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam tata kelola ekosistem hutan. Menurutnya, upaya ketahanan pangan tidak boleh mengorbankan kelestarian hutan yang merupakan penopang kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
“Secara prinsip, kita punya tanggung jawab bersama mengenai tata kelola ekosistem hutan di Indonesia. Presiden telah mencanangkan ketahanan pangan, dan tugas kita adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar bisa saling memberi manfaat (kemaslahatan). Inilah yang kita coba petakan hari ini, dengan segala permasalahan faktual di lapangan,” jelas Teguh Narutomo.
Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan masing-masing. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian alam.
“Kita terus berupaya mencari titik temu, tentunya dengan konsep yang sama, bahwa ini untuk kemaslahatan bersama. Setelah kita melihat lokasi dan paham kondisi faktualnya, kita akan berbagi data dan melangkah bersama untuk program bersama. Semua pihak harus bisa berperan serta sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambahnya.
Tanaman Tumpangsari Sebagai Solusi Produktif
Lebih lanjut, Teguh Narutomo menyoroti pentingnya pengelolaan tanaman dalam kawasan hutan yang terkoordinasi dan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, kawasan hutan tidak boleh disulap sepenuhnya menjadi lahan pertanian, melainkan harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai kawasan penyangga ekosistem.
“Tanaman dalam kawasan hutan tidak hanya tebu saja, tetapi harus terkoordinasi dengan aturan yang ada. Hutan harus kembali pada fungsi hutannya, menjaga kelestariannya. Tanaman tumpangsari bisa menjadi solusi pendukung (supporting) yang produktif, tetapi teknis pengelolaannya harus diserahkan kepada para ahli dan pihak terkait,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa segala aktivitas dalam kawasan hutan harus berjalan dalam koridor hukum yang jelas, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak di setiap titik koordinat.
Kehadiran Stakeholder Penting
Kegiatan cek lokasi ini dihadiri oleh berbagai pihak penting yang turut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan hutan. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beserta jajarannya, Administratur KPH Jombang Kelik Djatmiko bersama jajaran Perhutani, Kepala CDK Nganjuk yang diwakili, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mojoagung.
Kehadiran para stakeholder ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan yang tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan.
Masa Depan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Dengan adanya sinergi antara Pemkab Jombang, Perhutani, dan CDK Nganjuk ini, diharapkan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terwujud tanpa mengorbankan fungsi hutan. Pengelolaan lahan yang bijak, berbasis data faktual di lapangan, serta melibatkan masyarakat sekitar hutan, akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan ini, tidak hanya ketahanan pangan yang akan tercapai, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang terangkat, sekaligus menjaga hutan tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Sebuah langkah maju yang patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.