Kukar – Di tengah ruang fiskal yang kian menyempit, program perikanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi “jangkar” prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar memastikan sejumlah kegiatan bantuan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedang menghadapi tekanan fiskal.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, Muslik, pada Jumat (25/9/2026), mengatakan keberlanjutan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga manfaat APBD tetap dirasakan masyarakat. Langkah itu mengikuti arahan Bupati Kukar yang meminta organisasi perangkat daerah memprioritaskan program dengan dampak langsung kepada warga, terutama masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
“Program tetap jalan. Ini arahan dari Pak Bupati, kita lebih memprioritaskan kepada yang berkaitan dengan masyarakat,” ujar Muslik.
Menurut Muslik, kondisi fiskal yang terbatas membuat DKP Kukar harus melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan. Efisiensi dilakukan dengan memilah kembali program yang benar-benar bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Sementara kegiatan yang dampaknya dinilai tidak langsung dirasakan warga dikurangi, bahkan dapat ditiadakan untuk menyesuaikan kapasitas keuangan daerah.
Kebijakan tersebut membuat program bantuan sektor perikanan tetap memperoleh perhatian. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat antara lain berupa bibit, pakan, perahu hingga mesin ketinting. Berbagai bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di bidang perikanan.
Bantuan itu diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan kegiatan produksi maupun usaha mereka di tengah penyesuaian anggaran pemerintah daerah. DKP Kukar juga terus mengupayakan agar penyaluran program yang sudah direncanakan dapat berlanjut sampai akhir tahun anggaran.
“Makanya program-program kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Kita masih menitikberatkan kepada kondisi saat ini, sehingga dukungan terhadap masyarakat tetap berlangsung,” katanya.
Muslik menjelaskan, prinsip utama penyesuaian anggaran adalah memastikan efisiensi tidak menghilangkan dukungan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kegiatan yang manfaatnya dirasakan kelompok perikanan tetap diupayakan berjalan, sementara kegiatan lain yang dinilai kurang mendesak menjadi bagian yang dievaluasi.
Namun, terkait jumlah keseluruhan bantuan yang sudah disalurkan kepada masyarakat, Muslik belum dapat memberikan angka pasti. Proses distribusi masih berlangsung sehingga data penerima maupun realisasi bantuan secara keseluruhan belum selesai dihimpun.
“Sejauh ini belum selesai dan saya juga belum terlaporkan dengan akurat datanya. Sekarang masih berlangsung proses penyelesaian,” jelasnya.
Belum finalnya data tersebut membuat DKP Kukar memilih menunggu proses penyaluran selesai sebelum menyampaikan angka keseluruhan secara resmi. Hal itu dilakukan agar data yang disampaikan benar-benar menggambarkan realisasi program dan tidak berubah akibat proses distribusi yang masih berlangsung di lapangan.
Muslik berharap hingga penghujung tahun tidak terjadi lagi pengurangan terhadap program bantuan yang telah diarahkan bagi masyarakat. Keberlanjutan bantuan dinilai penting agar para penerima manfaat, terutama masyarakat yang bergerak dalam usaha perikanan, tetap mendapatkan dukungan sesuai program yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah.
Di tengah tekanan fiskal, kebijakan DKP Kukar tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja daerah dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Program yang memiliki dampak langsung tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan yang bukan prioritas disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sektor perikanan tetap berlangsung hingga akhir tahun anggaran. (ADV/Diskominfo/KUKAR).
