Samarinda – Seperti orkestra tanpa konduktor, pembangunan di Kalimantan Timur dinilai berjalan tanpa arah yang harmonis. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti persoalan kronis pemborosan anggaran dan tumpang tindih program, yang menurutnya terjadi akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujarnya pada Senin (26/5/2025).
Politisi dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini mengungkapkan bahwa tanpa penyelarasan perencanaan, banyak kegiatan pembangunan justru menjadi tidak efektif. Hal ini berdampak pada pemborosan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan strategis.
Menghadapi kenyataan ini, Syarifatul mendorong agar rapat koordinasi (rakor) antara gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD provinsi dijadikan agenda tetap dan dilakukan secara berkala.
“Rakor seperti ini penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, dengan adanya proyeksi penurunan anggaran fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun di tahun 2026, efisiensi dalam penyusunan program menjadi semakin vital.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Syarifatul juga menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta untuk mendukung keberhasilan program-program strategis pemerintah, seperti ‘gratis pol’ dan ‘jos pol’, yang selama ini menjadi andalan gubernur dalam meringankan beban masyarakat.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha tidak hanya dari sisi dana, tetapi juga bisa berupa partisipasi dalam pelatihan, penyediaan sarana, dan dukungan operasional yang mendukung tujuan program pemerintah.
Ia berharap agar Pemprov Kaltim dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata untuk memperkuat koordinasi lintas daerah, serta menjadikan rakor sebagai sarana utama penyatuan langkah dan visi pembangunan.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (ADV).
