Kutim – Menjaga kualitas gizi masyarakat tidak hanya membutuhkan bahan pangan yang cukup, tetapi juga kesiapan para relawan di lapangan yang menjadi ujung tombak pelayanan. Untuk memastikan mereka bekerja dengan perlindungan yang layak, BPJS Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menggandeng sejumlah yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penguatan jaminan kesehatan bagi relawan program pemenuhan gizi.
Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama teknis operasional yang berlangsung di Room Meeting Zenova Hotel, Sangatta, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi sinergi antara BPJS Kesehatan dan BGN guna memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi relawan yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Herman Prayudi, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan perlindungan sosial bagi relawan yang selama ini aktif menjalankan program pelayanan gizi di masyarakat.
“Kegiatan hari ini kita penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan yayasan mitra dari BGN yang mana yayasan tersebut mengelola relawan SPPG,” ujar Herman Prayudi.
Ia menyebut, saat ini sudah terdapat sekitar 640 relawan yang masuk dalam proses kepesertaan BPJS Kesehatan. Mereka nantinya memperoleh hak layanan kesehatan melalui skema JKN yang mulai aktif berlaku sejak Juni 2026.
“Kondisi saat ini ada 640 masyarakat relawan yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir dalam rangka memastikan relawan tersebut juga terpenuhi hak untuk jaminan kesehatannya,” katanya.
Dalam tahap awal pelaksanaan, terdapat empat yayasan yang terlibat sebagai mitra pengelola, yakni Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Kutai Timur Berdikari, Yayasan Swara Mandiri Ummat, dan Yayasan Cerdas Pangan Nusantara. Dari empat yayasan tersebut, sedikitnya delapan unit SPPG telah tercatat di sistem BPJS dan dijadwalkan aktif mulai 1 Juni 2026.
Tak hanya memastikan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan Kutai Timur juga menyiapkan proses screening kesehatan bagi para relawan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah awal pemetaan kondisi kesehatan sebelum nantinya diperluas kepada masyarakat penerima manfaat program gizi nasional.
“Nanti kami juga memastikan relawan tersebut telah terscreening kesehatannya. Setelah relawan terdaftar JKN, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penerima manfaat juga tercatat dan termonitor status kesehatannya,” jelas Herman.
Mengenai pembiayaan, relawan akan memperoleh hak layanan BPJS kelas 3 dengan skema iuran Rp42 ribu per bulan. Sebanyak Rp35 ribu ditanggung yayasan pengelola melalui kepala SPPG, sedangkan Rp7 ribu lainnya mendapat subsidi pemerintah.
Menurut Herman, skema ini diharapkan dapat meringankan beban relawan sekaligus memastikan mereka tetap terlindungi saat menjalankan tugas sosial di lapangan. Perlindungan tersebut mencakup layanan kesehatan umum di luar risiko kecelakaan kerja.
Ke depan, jumlah yayasan mitra diperkirakan akan terus bertambah seiring pengembangan program pemenuhan gizi nasional di Kutai Timur. Pemerintah berharap sinergi ini dapat memperkuat ekosistem perlindungan sosial bagi relawan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan hadirnya perlindungan kesehatan bagi relawan, pemerintah optimistis program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih optimal, karena mereka yang berada di garis depan pelayanan juga mendapatkan jaminan keamanan kesehatan yang memadai.