Sidoarjo – “Mengencangkan ikat pinggang” menjadi pesan Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn kepada jajaran Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR). Di tengah efisiensi anggaran pada 2026, pelayanan kepada masyarakat diminta tidak ikut mengendur, bahkan harus semakin cepat, berkualitas, dan ditopang berbagai inovasi baru.
Pesan tersebut disampaikan Subandi saat melakukan monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan program pembangunan, pelayanan publik, dan kinerja aparatur tetap berjalan optimal meski daerah menghadapi kebijakan penghematan anggaran yang cukup signifikan.
Dalam kunjungannya, Subandi didampingi Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, serta Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.
Bupati juga meminta organisasi perangkat daerah yang memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melakukan penghitungan kembali secara cermat. Optimalisasi pendapatan dinilai penting untuk menopang percepatan pembangunan sekaligus menjaga kemampuan fiskal daerah ketika ruang anggaran mengalami penyesuaian.
“Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan SDM pegawai,” katanya.
Menurut Subandi, penghematan anggaran harus dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pembangunan maupun pelayanan yang diterima masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta semakin selektif dalam menentukan prioritas sekaligus mencari terobosan yang mampu mempercepat proses pelayanan.
Posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya turut menjadi perhatian. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang terus bergerak membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin tinggi. Pelayanan yang mudah, transparan, dan cepat, termasuk pada sektor perizinan yang berkaitan dengan tugas P2CKTR, dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan,” tegasnya.
Monitoring tersebut tidak hanya menyoroti program dan penggunaan anggaran, tetapi juga menyasar kinerja pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan P2CKTR. Pemerintah daerah berharap kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN,” tandasnya.
Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. P2CKTR memiliki cakupan pelayanan yang cukup luas, mulai dari Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan hingga pengelolaan Rusunawa.
“Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami,” terang Bachruni Aryawan.
Secara terpisah pada Rabu (2/9/2026), Plt Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman turut memberikan sejumlah masukan agar OPD tidak berhenti melakukan pembenahan. Inovasi pelayanan dinilai perlu terus dikembangkan sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat efektivitas kerja pemerintahan. Dorongan serupa juga disampaikan Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap Dinas P2CKTR mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja, peningkatan kapasitas ASN, optimalisasi potensi pendapatan, dan kualitas pelayanan. Kolaborasi antar-OPD serta lahirnya inovasi baru menjadi tumpuan agar pembangunan daerah tetap berjalan maksimal sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (ADV).