TENGGARONG – Persoalan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani nelayan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), diharapkan segera teratasi.
Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut ditargetkan rampung dan mulai beroperasi paling lambat Desember 2026.
Camat Anggana, Rokip mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut telah memasuki tahap persiapan pekerjaan setelah penandatanganan surat perjanjian mulai kerja dilakukan.
Saat ini, penyelesaian sejumlah kebutuhan teknis menjadi perhatian sebelum pekerjaan fisik dapat berjalan sepenuhnya.
Salah satu tahapan yang masih harus diselesaikan yakni pemindahan tiang listrik yang berada di jalur mobilisasi material kontraktor.
Pemerintah kecamatan juga telah melakukan koordinasi dengan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dan kontraktor terkait kelanjutan pembangunan.
“Insyaallah tinggal kita cek fisik terakhir. Kemarin kami sudah bertemu dengan pihak MGRM dan kontraktor, sehingga sekarang tinggal memastikan kesiapan di lapangan,” ujarnya Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan SPBN ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan sejak penandatanganan kontrak.
Kehadiran fasilitas ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan nelayan, terutama dalam mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau.
Selama ini, nelayan di Anggana harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mendapatkan BBM.
Harga yang dibayarkan bahkan bisa mencapai Rp600 ribu per galon atau sekitar Rp18 ribu per liter.
Kondisi tersebut menjadi salah satu keluhan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
“Kalau melihat kondisi sekarang, masyarakat untuk membeli BBM di sana luar biasa mahal. Kami yakin ketika SPBN nelayan itu terbangun, masyarakat pasti sangat terbantu,” ungkapnya.
Meski demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut nantinya juga berkaitan dengan kelengkapan administrasi nelayan.
Pemerintah masih perlu melakukan pendataan karena belum seluruh nelayan memiliki kartu pas kecil sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh layanan BBM melalui SPBN.
Berdasarkan data sementara, sekitar 250 nelayan telah memiliki kartu pas kecil.
Sementara itu, masih terdapat sekitar 200 hingga 300 nelayan yang belum terdata dan belum diusulkan untuk penerbitan kartu tersebut.
Pendataan lanjutan menjadi pekerjaan berikutnya agar nelayan yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam layanan SPBN.
Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak.
“Ketika sudah memiliki kartu pas kecil, baru mereka bisa mendapatkan fasilitas BBM dari SPBN nelayan. Itu masih banyak yang belum, dan menjadi tugas kami berikutnya,” jelasnya.
Selain pendataan, ketersediaan pasokan BBM juga menjadi perhatian. Jumlah kuota nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah nelayan yang telah terdaftar.
Apabila jumlah penerima bertambah, pengelola SPBN bersama PT MGRM dapat mengusulkan penambahan kuota kepada Pertamina.
“Kalau memang data keanggotaannya banyak, nanti pihak SPBN ataupun PT MGRM akan mengusulkan permintaan kuota tambahan kepada Pertamina,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kukar).