TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mengoptimalkan potensi pendapatan dari objek wisata Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja.
Penataan sistem pengelolaan dan pembaruan kepengurusan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penerimaan dibandingkan periode sebelumnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan yang lebih produktif.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan bahwa perubahan pola pengelolaan diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki kawasan pantai tersebut.
Selama ini, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama menyangkut sistem pelayanan wisatawan dan pengaturan penerimaan dari aktivitas pengunjung.
Ia melihat perlunya penyegaran dalam pengelolaan agar operasional Pantai Tanah Merah dapat mengikuti kebutuhan pengembangan destinasi wisata saat ini.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemberlakuan tarif masuk.
Sebelumnya, mekanisme pembayaran dinilai belum berjalan seragam sehingga perlu ada aturan yang lebih tegas dan transparan.
Penataan ini penting agar setiap penerimaan dari pengunjung dapat dikelola secara tertib.
“Dari saya lahir sampai besar di Samboja, saya melihat pengelolaannya perlu ada perubahan. Jangan sampai aturan untuk pengunjung berbeda-beda, ada yang masuk gratis dan ada yang membayar. Kita ingin semuanya lebih jelas sehingga pendapatannya juga bisa dikelola dengan baik,” ungkapnya saat ditemui di Tenggarong pada Jumat (30/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, pembenahan tersebut melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat.
Peran lembaga ini turut mencakup pengawasan kegiatan di kawasan pantai, termasuk pada malam hari, sehingga aktivitas wisata dapat berlangsung dengan pengelolaan yang lebih terarah.
Perubahan sistem tersebut mulai memberikan hasil terhadap pemasukan kawasan.
Rendi mengungkapkan, sebelumnya Pantai Tanah Merah hanya mampu menyumbangkan PAD sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta dalam satu tahun.
Namun, laporan terbaru dari LPM menunjukkan adanya perkembangan penerimaan setelah pengelolaan diperbarui.
Menurutnya, sumber pendapatan kawasan pantai sebenarnya cukup beragam. Selain dari kunjungan wisatawan, kegiatan berkemah dan menginap juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pemasukan.
Potensi tersebut perlu dikelola secara maksimal agar aktivitas wisata tidak hanya memberikan pengalaman bagi pengunjung, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi.
“Sekarang hasilnya sudah mulai terlihat. Walaupun belum satu tahun berjalan, informasi yang kami terima dari LPM menunjukkan peningkatan. Bahkan, beberapa kebutuhan kawasan sudah bisa dipenuhi dari hasil pengelolaan, termasuk pembenahan fasilitas dan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Di samping penataan manajemen, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan infrastruktur penunjang.
Sekitar Rp8 miliar telah dialokasikan melalui APBD Kukar untuk mendukung pengembangan kawasan Pantai Tanah Merah.
Salah satu pekerjaan yang menjadi bagian dari alokasi tersebut ialah peningkatan akses jalan menuju lokasi wisata.
Rendi menilai, kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas merupakan faktor penting dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung.
Karena itu, pembangunan yang telah dilaksanakan harus diikuti dengan pengelolaan kawasan secara optimal agar manfaat investasi pemerintah dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Ia juga menginginkan pola pembenahan di Pantai Tanah Merah dapat diterapkan pada destinasi wisata lainnya.
“Setiap kawasan wisata di Kukar memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah apabila didukung manajemen yang baik, pengawasan rutin, serta mekanisme penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ke depan, optimalisasi Pantai Tanah Merah diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kukar.
Rendi menegaskan, besarnya anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan harus sejalan dengan hasil pengelolaan yang diperoleh pemerintah daerah.
“Harapan kita, kawasan yang sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp8 miliar ini bisa memberikan hasil yang lebih baik. Jangan sampai fasilitas terus kita bangun, tetapi pemasukan daerah tidak berkembang. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar maksimal supaya manfaatnya kembali untuk pembangunan Kukar,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kukar)