Jakarta – Kampanye di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar. Fahri Hamzah, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode 2014-2019, dengan terus terang mengungkapkan bahwa biayanya mencapai angka triliunan rupiah.
“Kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak,” kata Fahri.
Salah satu peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017. Kala itu, modal yang dibutuhkan juga sudah mencapai ratusan miliar.
“Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir Rp 5 triliunan itu. Minimal,” ujar Fahri.
“Dan itu kalau nggak uang pribadi ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah,” lanjutnya.
Bila seseorang hendak menjadi calon anggota DPR RI memerlukan modal di kisaran Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu menilai kondisi ini merupakan peringatan bagi pemilu tanah air. Tidak ada lagi politik gagasan, melainkan politik logistik.
“Itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini,” ujarnya.