Bontang – Dalam suasana kebangsaan yang menuntut keteguhan nilai dan arah yang jelas, sosialisasi Empat Pilar MPR RI kembali digelar di Bontang sebagai bagian dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Kota Bontang. Acara ini menjadi momen penting memperkuat fondasi politik yang beretika dan berkeadaban di tengah masyarakat.
Acara ini menghadirkan KH Aus Hidayat Nur, Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, yang memaparkan secara mendalam mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3). Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pendidikan bukan sekadar sebagai sarana transfer ilmu, tetapi sebagai pondasi membentuk karakter bangsa yang beriman dan bertakwa.
“Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi pendidikan yang dimaksud bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses membangun manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak,” ujar KH Aus dalam pemaparannya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang berbasis pada nilai moral dan etika kebangsaan. Tanpa landasan iman dan takwa, politik akan kehilangan arah dan makna sejatinya dalam kehidupan berbangsa.
“Politik tanpa iman dan takwa akan kehilangan arah. Karena itu, pendidikan politik harus dibangun di atas nilai moral, etika, dan tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.
Dalam penjelasan lebih lanjut, KH Aus menggarisbawahi bahwa Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar yang tidak bisa dipisahkan. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam pandangan sempit kebangsaan.
“Empat Pilar ini tidak bisa dipilih salah satu. Semuanya harus dipahami secara menyeluruh agar kita memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat dan tidak mudah terpecah,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi medium penguatan komitmen konstitusional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan menciptakan keadilan sosial.
“Jika konstitusi ini kita pahami dan jalankan dengan benar, maka keadilan sosial bukan sekadar slogan,” ucap KH Aus di hadapan para peserta.
Ia menegaskan bahwa konstitusi harus menjadi pedoman hidup, bukan hanya sekadar teks. Setiap warga, khususnya pelaku politik, diimbau untuk menghidupkan nilai-nilai konstitusi dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan politik dari akar rumput, yang diyakini mampu mencetak generasi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. KH Aus menyatakan optimismenya bahwa dengan menjadikan Empat Pilar sebagai pedoman utama, Indonesia bisa tumbuh menjadi bangsa yang adil dan bermartabat.
“Jika konstitusi kita pahami, Empat Pilar kita jaga, dan pendidikan politik kita bangun dengan nilai keimanan, insyaallah Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi refleksi nyata bahwa pendidikan politik yang tercerahkan adalah kunci menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global.