Sidoarjo – Ratusan masyarakat desa Boro, kecamatan Tanggulangin yang tergabung Gerakan Masyarakat Peduli Desa Boro, menggelar aksi demo di kantor desa dengan membawakan benner bertuliskan kekecewaan dan tuntutan, Selasa (16/9/2025).
Hal itu dikarenakan terkait salah satunya dugaan penyelewengan APBDes oleh pemerintah desa Boro sejak tahun 2021.
Korlap aksi Hariadi yang akrab disapa Banteng, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan kepala desa.
“Selama empat tahun lebih menjabat, kinerja kepala desa tidak ada pembangunan yang berarti. Banyak dugaan penyalahgunaan dana, mulai dari tanah kas desa, dana hibah, hingga anggaran BUMDes. Karena itu kami menggelar aksi, menuntut Bupati segera mencopot Kepala Desa Boro atau beliau mengundurkan diri,” tegasnya di hadapan massa.
Hari Banteng juga membeberkan beberapa tuntutan warga, di antaranya:
Mengembalikan anggaran non-APBDes, termasuk hasil sewa tanah kas desa dan dana hibah yang belum jelas pertanggung jawabannya.
Serta transparansi penggunaan APBDes, mulai dari dana ketahanan pangan, kesehatan, hingga BUMDes.
Menghentikan praktik intimidasi kepala desa terhadap perangkat dan warga.
Menyelesaikan utang piutang yang belum dilunasi kepala desa kepada warga.
Warga Nilai Kades Tidak Layak Jadi Panutan.
Dalam hal ini, Wati (56) salah satu warga yang ikut aksi, berharap Bupati Sidoarjo mencopot Kades Boro Shoichunuruddin atau ia mengundurkan diri dari jabatannya.
“Warga sudah hilang kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Kalau moralnya saja tidak baik, bagaimana bisa memimpin desa. Pokoknya lebih baik dicopot dan diganti dengan yang lebih baik,” tegasnya.
Dilokasi yang sama, Camat Tanggulangin Sabino Mariano yang dikonfirmasi terkait aksi warga Desa Boro mengatakan, laporan dari pemerintah desa bersifat administratif dan secara umum sudah baik. Namun ia memahami masyarakat juga memiliki pandangan berbeda.
“Nanti akan kami kroscek kembali data-data yang disampaikan warga. Terkait tuntutan masyarakat agar kepala desa turun, kami tidak bisa menjawab karena ada mekanisme yang harus dilalui. Meski begitu, kami akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten,” terang Sabino.
Sementara itu Kepala Desa Boro Mohammad Shoichunuruddin usai pertemuan dengan warga menyatakan bahwa tuntutan sudah dijelaskan semua, namun warga meminta penjelasan secara tertulis.
“Kurang lebih ada 15 tuntutan, dan hasil pertemuan tadi warga meminta penjelasan tertulis, saya siap untuk itu,” ujarnya.