Tenggarong – Data terbaru Pusat Statistik dan Informasi (Pusgatin) Kementerian Pendidikan menyalakan lampu merah bagi dunia pendidikan di Kutai Kartanegara. Tercatat 1.911 lulusan SD di Kukar tidak melanjutkan ke SMP, sementara 2.400 lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Lebih parah lagi, ada 3.258 siswa yang putus sekolah langsung, serta sekitar 6.000 anak yang belum pernah menginjak bangku sekolah.
Kecamatan Tenggarong dan Samboja menjadi penyumbang angka putus sekolah tertinggi, masing-masing melaporkan sekitar 384 dan 360 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Angka ini menambah daftar panjang persoalan pendidikan di Kukar yang hingga kini belum terselesaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menegaskan bahwa faktor ekonomi kerap menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Padahal, menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai program, mulai dari beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal.
“Masalah putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi tidak boleh dibiarkan. Program bantuan sudah ada, tetapi implementasinya di lapangan masih belum merata,” ujarnya.
Data dari E-SAKIP Kukar turut menunjukkan indikator pendidikan yang mengkhawatirkan. Misalnya, Angka Partisipasi Sekolah (APK) untuk PAUD hanya berada di kisaran 79,34%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat mencapai 97,49%. Namun, angka putus sekolah tetap tinggi, dengan catatan 201 kasus untuk SD dan 198 kasus untuk SMP pada 2025.
Idham menekankan pentingnya monitoring di setiap kecamatan untuk memverifikasi kebenaran data, memperbaiki mekanisme pelaporan, serta memastikan bantuan pendidikan benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan.
Menurutnya, program prioritas daerah seperti “Kukar Idaman Terbaik” seharusnya bisa menjadi landasan untuk memperbaiki kondisi pendidikan. Namun, pengawasan DPRD tetap diperlukan agar anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran, baik untuk fasilitas sekolah maupun dukungan siswa.
Komisi IV DPRD Kukar juga menyatakan siap turun langsung ke lapangan. Mereka berkomitmen memastikan kebijakan dan program pendidikan tidak hanya sebatas di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak pada penurunan angka putus sekolah di Kukar.
Dengan kondisi saat ini, jelas bahwa persoalan putus sekolah bukan sekadar masalah keluarga atau lingkungan, melainkan tantangan sistemik yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, dan masyarakat. Semua pihak diharapkan bergerak bersama agar anak-anak di Kukar dapat memperoleh hak pendidikan hingga tuntas.