Tenggarong – “Berapa pun anggarannya, yang penting adil,” ujar Ahmad Yani dengan nada tegas saat memimpin rapat paripurna di DPRD Kukar. Ungkapan itu mencerminkan fokus utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 yang digelar pada Senin (25/8/2025), yakni pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam forum yang dihadiri pemerintah kabupaten dan anggota legislatif tersebut, Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya asas keadilan dalam alokasi anggaran. Ia menyebut, nilai awal KUA-PPAS 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,5 triliun. Namun demikian, nominal tersebut belum bersifat final karena masih menunggu kepastian dari regulasi pusat terkait dana transfer.
“Memang angkanya Rp7,5 triliun, tapi realisasinya belum tentu. Kebijakan pusat, terutama dari Kementerian Keuangan, memengaruhi besar kecilnya dana yang benar-benar ditransfer. Dana bagi hasil, misalnya, kadang hanya 20 sampai 25 persen dari yang ditargetkan,” jelas Ahmad Yani di hadapan peserta rapat.
Meski menghadapi ketidakpastian fiskal, DPRD Kukar tetap menjadikan angka tersebut sebagai acuan sementara. Penyesuaian lanjutan akan dilakukan berdasarkan update dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Ahmad Yani menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar akan menjadi prioritas, terlepas dari fluktuasi anggaran.
“Setiap kecamatan harus mendapat porsi pembangunan yang adil. Tidak boleh ada wilayah yang dianakemaskan. Program Kukar Idaman tetap berjalan, tapi prinsipnya anggaran terbatas harus dibagi merata,” ungkapnya lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh semata mengejar angka besar, melainkan memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Prinsip pemerataan, menurutnya, jauh lebih penting daripada sekadar mengejar besaran anggaran.
Ahmad Yani juga menekankan perhatian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar. Menurutnya, dua sektor tersebut wajib menjadi bagian utama dalam perencanaan anggaran, sejalan dengan misi pengentasan kemiskinan di Kukar.
“Forum-forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masukan dari bawah akan terus kami tampung demi penyempurnaan KUA-PPAS,” tambahnya.
Dengan semangat pemerataan dan inklusivitas, DPRD Kukar berharap KUA-PPAS 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan dan wilayah. Langkah ini diharapkan memperkecil ketimpangan serta memperkuat keadilan sosial di daerah.