Kukar – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi jalan rusak di Desa Jembayan, tepatnya di Dusun Ukung, Kecamatan Loa Kulu, Kamis (13/4/2026). Jalan yang mengalami kerusakan tersebut dinilai membahayakan pengguna, baik pengendara roda dua maupun roda empat
Sidak ini dipimpin oleh H. Mohamad Jamhari dari Partai Golkar, didampingi Desman Minang Endiarto dari PKB dan Sugeng Hariadi dari PDI Perjuangan, bersama Pemerintah Desa Jembayan. Rombongan menyusuri Jalan Singa Lawang menuju Dusun Ukung untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
H. Mohamad Jamhari menegaskan, pihaknya mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar segera melakukan perbaikan, khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Jembayan. Ia menyebut, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang memadai.
“Ini sudah kesekian kalinya saya melintasi jalan ini sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu. Namun hingga sekarang masih banyak ruas jalan yang belum diperbaiki. Padahal Kecamatan Loa Kulu berdekatan dengan ibu kota kabupaten, sehingga bisa dianggap sebagai wajah Kukar,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada citra daerah. Ia menilai, apabila infrastruktur di wilayah penyangga ibu kota kabupaten tidak terawat, maka akan memberikan kesan buruk bagi daerah di mata masyarakat luar.
Dalam sidak tersebut, rombongan juga berdialog langsung dengan warga. Salah satu warga, Johansyah, mengaku kerusakan jalan sangat menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk bagi anak-anak sekolah. Bahkan, kondisi jalan yang berlubang dan licin kerap memicu kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Menanggapi hal itu, Jamhari menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah. Ia menilai, perbaikan jalan harus menjadi prioritas demi keselamatan warga, terutama dalam kondisi darurat seperti saat ada warga yang sakit dan membutuhkan akses cepat.
Warga setempat juga diketahui sempat melakukan gotong royong dengan menimbun jalan menggunakan material seadanya untuk mengurangi risiko kecelakaan. Upaya tersebut diapresiasi oleh Jamhari, namun ia menegaskan bahwa perbaikan permanen tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sementara itu, Desman Minang Endianto menambahkan bahwa kerusakan jalan di Kukar masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah pelosok. DPRD, kata dia, akan terus mendorong Dinas PU maupun Perkim agar segera melakukan perbaikan dengan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Kami di DPRD akan mendesak agar perbaikan jalan rusak ini segera direalisasikan. Infrastruktur yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.