Kukar – Persoalan infrastruktur di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pembangunan yang dinilai belum merata membuat sejumlah wilayah, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, tiga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Aini Farida, didampingi dua anggota DPRD dari Dapil yang sama yaitu, Muhammad Idham dan Kamaruz Zaman, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jalan rusak yang menghubungkan Desa Selorong menuju Desa Rantau Hampang, Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara, pada Kamis (2/4/2026).
Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut disambut oleh Kepala Desa Selorong dan Rantau Hampang. Termasuk juga Kepala Desa Benua Puhun turut serta dalam kesempatan itu,
Muhammad Idham menjelaskan, bahwa sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kerusakan jalan yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan signifikan, baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang turut memanfaatkan akses tersebut
“Ia katakan,” Jalan ini merupakan jalan yang masih kontrusi tanah jadi sangat mudah rusak ketika di lalui kendaraan berat, apa lagi musim hujan,” tegas Idham
Selama ini laporan masyarakat sudah sering disampaikan, tetapi belum ada tindakan nyata. Setelah kami lakukan rapat dengar pendapat (RDP), barulah muncul komitmen tanggung jawab dari pihak perusahaan, termasuk PT Bayan dan lainnya,” ungkap Idham.
Ia menegaskan,” bahwa kondisi jalan dari Desa Selorong hingga Rantau Hampang memang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dilalui kendaraan berat, terutama truk pengangkut hasil perkebunan sawit dan pengangkut logistik PT.Bayan yang mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Jalan ini menjadi akses utama masyarakat, tapi juga digunakan oleh truk-truk bermuatan sawit dan Kendaraan logistik PT. Bayan Beban kendaraan yang berat membuat kondisi jalan cepat rusak,” jelasnya.
Dari hasil sidak tersebut, para wakil rakyat berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut Idham, perbaikan tidak harus dilakukan secara besar-besaran sekaligus, namun bisa dilakukan secara bertahap.
“Kami akan usulkan agar dianggarkan perbaikan, minimal dua hingga tiga kilometer per tahun. Yang penting masyarakat bisa menikmati jalan yang layak,” ujarnya.
Diketahui, dari total sekitar 16 kilometer jalan yang menjadi akses utama Desa Rantau Hampang menuju pusat pemerintahan di Muara Kaman, sebagian besar tidak dapat dilalui secara maksimal akibat kerusakan. Kondisi ini memaksa warga untuk mengambil jalur alternatif melalui Kota Bangun dengan jarak tempuh mencapai 45 kilometer, yang tentu jauh lebih memakan waktu dan biaya.
Sementara itu, terkait tanggung jawab perbaikan, Idham mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan saat RDP, sekitar lima kilometer jalan yang sering dilalui oleh PT Bayan untuk aktivitas logistik menuju pelabuhan akan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, jika ada kerusakan
“Sementara sisanya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan pelaku usaha sawit di wilayah tersebut, karena di Rantau Hampang juga ada pabrik kelapa sawit,” tutupnya.
Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan perbaikan infrastruktur di wilayah Muara Kaman, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga.