Samarinda – Anggota Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur Fitri Maisyaroh mengungkapkan pandangan kritisnya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Fitri mengatakan bahwa kebijakan ini berpotensi merusak moral dan berdampak negatif terhadap pendidikan bangsa.
Selain itu Fitri mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang implementasi Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan tersebut mencakup penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Fitri berpendapat kebijakan ini bisa mengganggu tujuan utama Pendidikan. Hal ini pendidikan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
“Membangun peradaban yang baik salah satunya adalah dengan membangun remaja yang memiliki attitude positif. Bukan dengan memfasilitasi alat kontrasepsi yang berpotensi mendorong perilaku seks bebas. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kita harus membangun budaya positif di kalangan remaja,” ungkap Fitri kepada media ini, pada Kamis (8/8/2024).
Perdebatan Penyediaan Kondom di Chicago
Selanjutnya Fitri mengkritik Ayat 4 dari PP No. 28/2024. UU tersebut mencakup pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan alat kontrasepsi. Sementara itu menurutnya, fokus utama harus pada pendidikan kesehatan reproduksi, bukan pada pemberian alat kontrasepsi kepada remaja. Ia mengutip pengalaman negara-negara Barat, seperti Skotlandia dan Inggris, yang mengalami masalah dengan penyakit menular seksual serta perdebatan tentang penyediaan kondom di Chicago.
“Di beberapa negara Barat, seperti Chicago, penyediaan kondom menjadi perdebatan besar karena menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bukanlah solusi yang efektif,” ungkap Fitri.
Kebijakan Kesehatan yang Baik Bagi Generasi Muda
Selain itu, Fitri juga menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap PP No. 28/2024 untuk menghindari kesalahpahaman. Ia meminta agar ada penjelasan yang jelas dari Peraturan Menteri terkait, baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ia lebih memilih agar kebijakan penyediaan alat kontrasepsi ini dihapuskan dan fokus pada deteksi dini penyakit, screening, pengobatan, dan konseling.
“Perlu ada penjelasan dari Peraturan Menteri yang sesuai dengan bidangnya. Namun, lebih baik jika kebijakan penyediaan alat kontrasepsi ini dihilangkan. Fokus kita seharusnya pada deteksi dini penyakit, screening, pengobatan, dan konseling,” pungkas Fitri.
Fitri mengkritik hal tersebut sebagi mencerminkan kepedulian mendalam terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan kesehatan bagi generasi muda. Dengan harapan agar pemerintah mempersiapkan kebijakan ini lebih matang, mengambil langkah-langkah yang benar-benar bermanfaat dan tidak berdampak negatif pada pendidikan dan moral bangsa.