Samarinda – Kiprah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) telah terukir panjang sejak era 1950-an. Daerah ini pernah menjadi kekuatan yang diperhitungkan secara nasional, khususnya pada dekade 1980-an dan 1990-an, sebelum mencapai puncak prestasi saat menjadi tuan rumah PON 2008 dengan raihan tiga besar nasional. Namun, kejayaan tersebut kini dinilai mulai menjauh, seiring merosotnya posisi Kaltim pada PON 2021 hingga PON Aceh–Sumatra Utara.
Penurunan prestasi ini menjadi sorotan Forum Atlet dan Pelatih Olahraga Kalimantan Timur. Mereka menilai, perubahan lanskap olahraga prestasi nasional menuntut pendekatan baru yang lebih efisien, terencana, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Kondisi pandemi COVID-19 disebut sebagai salah satu pemicu awal melemahnya konsistensi prestasi Kaltim, akibat terganggunya pola pembinaan, kompetisi, serta kesiapan anggaran.
“Sekarang ini olahraga prestasi tidak bisa dikelola dengan cara lama. Harus efisien dan efektif, karena dunia olahraga bukan dunia politik,” kata Ketua Forum Atlet dan Pelatih Olahraga Kaltim, Romiansyah.
Menurut Romiansyah, tantangan terbesar bukan hanya berada di arena pertandingan, tetapi juga pada tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah memegang peran strategis dalam menjembatani kebutuhan atlet dan pelatih dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Undang-undang sudah mengatur pengembangan olahraga, tapi tanpa komunikasi dan kedekatan dengan pimpinan daerah, kebijakan itu sulit diterjemahkan menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Ia menyebut, hingga kini belum terlihat langkah konkret berupa audiensi khusus antara pimpinan KONI Kaltim dengan Gubernur dan jajaran untuk membahas arah besar olahraga prestasi. Akibatnya, atlet dan pelatih masih kerap dihadapkan pada persoalan non-teknis, mulai dari keterbatasan anggaran hingga ketidakpastian program pembinaan.
Forum Atlet dan Pelatih Kaltim kini memfokuskan perhatian pada persiapan Babak Kualifikasi (BK) PON 2027. Tahapan ini dinilai krusial karena menjadi fondasi utama dalam menentukan daya saing Kaltim pada PON mendatang. Dalam kerangka tersebut, Romiansyah menilai Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Kaltim seharusnya segera digelar sesuai masa jabatan.
“Kepengurusan sekarang berakhir Februari 2026. Kalau ada kendala waktu karena Ramadan, bisa digeser ke Maret atau April. Tidak ada urgensi memperpanjang sampai Porprov,” katanya.
Ia menambahkan, perpanjangan masa kepengurusan hanya relevan dalam kondisi luar biasa seperti pandemi dan penundaan PON 2021. Sementara saat ini, menurutnya, fokus harus diarahkan pada pembenahan struktur dan strategi demi menghadapi BK PON.
Forum Atlet dan Pelatih juga menekankan pentingnya figur pemimpin KONI ke depan yang mampu bekerja dengan metode modern, berbasis analisis olahraga, serta memiliki skala prioritas yang jelas. Hal ini dinilai penting mengingat munculnya wacana pemisahan PON berdasarkan kategori cabang olahraga, seperti olimpiade, non-olimpiade, dan beladiri.
“Kalau strategi tidak matang, kita akan semakin tertinggal. KONI harus siap secara teknis, anggaran, dan tentu bersinergi dengan arahan Gubernur,” ujar Romiansyah.
Selain isu kepemimpinan, forum juga menyinggung praktik kehadiran KONI dalam kegiatan pemberian tali asih atlet pada ajang SEA Games di Bangkok. Menurut Romiansyah, pendekatan tersebut belum mencerminkan prinsip efisiensi anggaran di tengah tuntutan penghematan dan kondisi nasional yang sedang dilanda bencana.
“SEA Games itu wewenang KOI. Kalau memang bentuk perhatian pemerintah, idealnya pimpinan daerah yang hadir. Efisiensi harus dijalankan dengan logika olahraga, bukan sekadar simbolis,” katanya.
Di akhir pernyataan, Forum Atlet dan Pelatih Kaltim berharap KONI Pusat tidak memberikan perpanjangan kepengurusan tanpa komunikasi dengan pimpinan daerah. Mereka menekankan pentingnya sinergi total antara KONI dan pemerintah agar atlet dan pelatih dapat kembali fokus berlatih, sekaligus membuka jalan bagi kebangkitan prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional.